Berita Banyuwangi

Ketua Gapasdap Nilai Program Tol Laut Banyak Kendala

Ketua Gapasdap, Bambang Haryo Soekartono, menilai banyak permasalahan dalam program Tol Laut.

Ketua Gapasdap Nilai Program Tol Laut Banyak Kendala
istimewa
Pelabuhan Banyuwangi pernah dilintasi kapal perintis Tol Laut 

TRIBUN-BALI.COM, BANYUWANGI - Ketua Gabungan Pengusaha Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (Gapasdap), Bambang Haryo Soekartono, menilai banyak permasalahan dalam program Tol Laut.

Menurut Bambang, program tersebut, dalam perjalanannya banyak terganjal berbagai kendala.

Mulai dari konsepnya yang belum jelas hingga sinergitas antar lembaga yang langka ditemui.

"Barang-barang yang diangkut oleh Tol Laut ini tidak pernah dikontrol dan akhirnya dilepas ke mekanisme pasar," kata Bambang.

Menurut pria yang juga Ketua Bidang Maritim dan Kelautan DPP Partai Gerindra tersebut, barang yang diangkut seharusnya merupakan 11 komoditas pokok namun pada kenyataannya Tol Laut ini turut mengangkut komoditas lainnya seperti barang elektronik dan sepeda.

"Ini yang seharusnya Pak Presiden dan Pak Menko Maritim perlu turun ke bawah untuk mengecek langsung," kata Bambang yang merupakan Anggota Komisi V DPR RI Periode 2014-2019 tersebut.

Menurutnya Tol Laut ini malah menyedot subsidi dari APBN.

Bambang mengatakan, baru-baru ini Presiden Jokowi mengeluhkan tidak optimalnya sasaran yang dicapai oleh Tol Laut, karena ada pihak swasta yang memonopoli Tol Laut, sehingga tujuan yang dicapai masih jauh dari yang diharapkan.

"Selama ini justru pihak swasta malah tidak diberikan kesempatan yang besar. Program ini lebih didominasi oleh BUMN seperti misalnya PT Pelni," kata Bambang yang juga Komisaris PT Dharma Lautan Utama ini.

Karena itu menurut Bambang, lebih baik program ini ditutup. Sebagai opsi penggantinya sudah ada 26 ribu kapal yang dioperasikan oleh kurang lebih 3 ribu perusahaan nasional untuk mengangkut barang lewat angkutan laut.

Menurut Bambang selama ini biaya angkut transportasi laut hanya berpengaruh kecil terhadap harga komoditas yang diangkut bisa mengakibatkan disparitas, rata-rata hanya sekitar tiga persen. (*)

Editor: Alfonsius Alfianus Nggubhu
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved