Sediakan Berbagai Pelayanan, Ombudsman Gelar Pekan Pelayanan Publik Tanpa Maladministrasi di Tabanan

Ombudsman RI Perwakilan Bali menggelar acara Pekan Pelayanan Publik tanpa Maladministrasi di Gedung I Ketut Maria, Tabanan, Jumat (1/11/2019).

Sediakan Berbagai Pelayanan, Ombudsman Gelar Pekan Pelayanan Publik Tanpa Maladministrasi di Tabanan
Tribun Bali/I Made Prasetia Aryawan
Suasana salah satu stand yang disediakan oleh Ombudsman RI di acara Pekan Pelayanan Publik tanpa Maladministrasi di Gedung I Ketut Maria, Tabanan, Jumat (1/11/2019). 

TRIBUN-BALI.COM, TABANAN - Ombudsman RI Perwakilan Bali menggelar acara Pekan Pelayanan Publik tanpa Maladministrasi di Gedung I Ketut Maria, Tabanan, Jumat (1/11/2019).

Secara umum, Ombudsman RI Perwakilan Bali saat ini menilai pelayanan publik di Pemkab Tabanan sudah mulai berbenah.

Sehingga tujuan digelarnya acara ini untuk memberikan pemahaman agar pelayanan kepada masyarakat tidak sampai mengalami maladministrasi.  

Menurut pantauan di lapangan, ada sejumlah stan pelayanan yang dibuka, di antarana pelayanan dan konsultasi perizinan, pelayanan dokumen kependudukan, pelayanan mobil sehat, pelayanan sim dari Ombudsman dan beberapa pelayanan lainnya.

Kepala Ombudsman Perwakilan Bali, Umar Ibnu Alkhatab mengatakan, kolaborasi yang dibangun antara Ombudsman dengan Pemkab Tabanan selama ini sudah berjalan sangat baik.

Bahkan Pemkab Tabanan selalu bereaksi cepat terhadap segala bentuk pengawasan maupun masukan yang diberikan Ombudsman.

Masuki Bulan November, Jumlah Wisatawan di Subak Ceking, Tegalang Gianyar Menurun

PHRI Undang Selebriti Narsis & Artis Malaysia Weekend di Ashyana Resort

“Hubungan kita sudah sangat akrab, kami sangat mengapresiasi segala bentuk respons dan reaksi yang diberikan Pemkab Tabanan selama ini. Mudah-mudahan ke depan koordinasi kita tetap terjalin dengan baik,” katanya.

“Hubungan kita memang sangat terjalin dengan baik, namun bukan berarti Ombudmsn tidak melakukan wewenangnya, kami tetap melakukan pengawasan secara komperehensif dengan terus melakukan pendekatan untuk terus berbenah dan melakukan perbaikan, utamanya dalam masalah pelayanan,” imbuhnya.

Sementara Wakil Bupati Tabanan, I Komang Gede Sanjaya mengatakan bahwa ini merupakan suatu kehormatan yang diberikan Ombudsman RI kepada Pemkab Tabanan.

Menurutnya, kehormatan tersebut dirasakan karena Ombudsman memberi kepercayaan kepada Pemkab Tabanan dalam penyelenggaraan Pekan Pelayanan Publik Tanpa Maladministrasi.

Namun bukan hanya untuk Pemkab Tabanan saja, melainkan juga pelayanan seperti di Polres Tabanan dalam pelayanan kepengurusan Surat Izin Mengemudi (SIM).

Harga Emas Kembali Naik Rp 9.000, Buyback Rp 10.000, Berikut Harga Selengkapnya

Diduga Mabuk Berat dan Hajar 3 Satpam Hotel di Kuta, WNA Ini Kini Ditahan Kepolisian

“Pelayanan administrasi wajib kita berikan kepada seluruh masyarakat. Kita harus tetap melakukan evaluasi internal dan memberi sanksi kepada penyelenggara Negara yang tidak memberikan pelayanan sebagimana mestinya. Penyalahgunaan wewenang dan kelalaian, ketidakpastian hukum serta salah pengelolaaan tidak boleh terjadi dalam perangkat daerah kita,” tegas Sanjaya.

Sebagai bentuk komitmen dalam peningkatan pelayanan publik, kata Sanjaya, Pemkab Tabanan telah meluncurkan berbagai program seperti pelayanan OSS (Online Single Submission) to publik melalui program Tantri (Tabanan Tertib Izin) oleh Dinas PMPTSP, Pelayanan Delivery Service dan Penerapan tandatangan elektronik dokumen kependudukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta inovasi-inovasi lainnya.

“Saya mengajak seluruh penyelenggara pelayanan publik di jajaran Pemkab Tabanan untuk semakin memperkuat dan meneguhkan komitmen, agar selalu memberikan pelayanan publik yang berkualitas tanpa maladministrasi kepada masyarakat,” imbuhnya. (*)

Penulis: I Made Prasetia Aryawan
Editor: Ida Ayu Suryantini Putri
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved