Pemkab Segera Data Perusahaan, UMK Klungkung Dirancang Rp 2.537.875.73

Dalam kesempatan itu, Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta sudah menugaskan dinas terkait untuk segera mendata seberapa banyak terdapat perusahaan di Kab

Pemkab Segera Data Perusahaan, UMK Klungkung Dirancang Rp 2.537.875.73
Tribun Bali
ilustrasi 

TRIBUN-BALI.COM, SEMARAPURA - Bupati Klungkung, I Nyoman Suwirta didampingi Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klungkung Drs. I Gede Kusuma Jaya memimpin rapat pembahasan terkait dengan Upah Minimum Kabupaten Klungkung tahun 2020.

Acara ini juga dihadiri Koordinator Program Study Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayanadi Dr. A. A I. N Marhaeni, SE,iMS serta undangan tekait lainnya di ruang rapat Kantor Bupati Klungkun;.

Dalam kesempatan itu, Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta sudah menugaskan dinas terkait untuk segera mendata seberapa banyak terdapat perusahaan di Kabupaten Klungkung khususnya yang sudah Upah Minimum Kota/Kabupatan (UMK).

"Teliti di dalam mencari data jumlah perusahaan yang sudah memenuhi UMK agar tidak nantinya keputusan ini kita buat asal-asalan," ujar Bupati Suwirta, Selasa (5/11/2019).

Antisipasi Ketajaman Lini Depan PSS Sleman, Ini 20 Pemain Bali United yang Disiapkan Teco

Aliran Baru di Sulawesi Dianggap Sesat, Bayar Rp 10 Ribu Bisa Masuk Surga, Pimpinannya Mengaku Rasul

Lebih lanjut, Bupati Suwirta menambahkan untuk ke depan pihaknya mengajak agar lebih teliti di dalam mempertimbangkan UMK.

"Di dalam perhitungan UMK itu harus dihitung dengan perkembangan usaha sekarang, langkah ini dilakukan agar hal yang tidak kita inginkan sampai terjadi," harap Bupati Suwirta.

Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klungkung Drs. I Gede Kusuma Jaya menyampaikan tujuan rapat ini yakni untuk pembahasan terkait dengan Upah Minimum Kabupaten Klungkung tahun 2020 mendatang.

Upah merupakan salah satu aspek yang paling sensitif dalam hubungan kerja, oleh karena itu pemerintah menertibkan Peraturan Pemerintah no. 78 tahun 2015 tentang pengupahan.

NTB Target 4,5 Juta Kunjungan Wisatawan Tahun 2020, Bangkitkan Ekonomi Masyarakat Lokal

Fadli Zon Ungkap Alasannya Kini Jadi Banyak Diam

Tujuan peraturan pemerintah ini adalah untuk mengembalikan fungsi dari penetapan upah minimum sebagai jaring pengaman, sehingga pekerjaan bisa mendapatkan upah diatas batas minimum yang ditetapkan.

Perhitungan UMK Kabupaten Klungkung tahun 2020 sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 78 tahun 2015 yang perhitungannya berdasarkan inflasi nasional dan pertumbuhan ekonomi nasional.

"Pertumbuhan produk domestik bruto tahun 2019 sebesar Rp. 2.537.875.73," ujar I Gede Kusuma Jaya. (*)

Penulis: Eka Mita Suputra
Editor: Ida Ayu Suryantini Putri
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved