Setelah Sebelumnya Tak Diizinkan Gubernur, KI Bali Putuskan Surat Reklamasi sebagai Dokumen Terbuka 

Komisi Informasi Bali memutuskan surat yang dikirimkan oleh Gubernur Bali Wayan Koster ke Presiden RI Joko Widodo terkait reklamasi bersifat terbuka

Setelah Sebelumnya Tak Diizinkan Gubernur, KI Bali Putuskan Surat Reklamasi sebagai Dokumen Terbuka 
Tribun Bali/I Wayan Sui Suadnyana
Suasana pembacaan putusan sidang sengketa informasi antara Walhi Bali dengan Gubernur Koster di Kantor KI Bali, Selasa (5/11/2019) 

Laporan Jurnalis Tribun Bali, I Wayan Sui Suadnyana

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Komisi Informasi (KI) Provinsi Bali memutuskan bahwa surat yang dikirimkan oleh Gubernur Bali Wayan Koster ke Presiden RI Joko Widodo terkait reklamasi bersifat terbuka.

Hal itu diketahui dalam pembacaan putusan sidang sengketa informasi antara Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Bali dengan Gubernur Koster yang berlangsung di Kantor KI Provinsi Bali, Selasa (5/11/2019).

Dalam surat yang dikirim pada 28 Desember 2018 itu, Gubernur Koster meminta kepada Presiden Jokowi untuk melakukan revisi terhadap Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 51 tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Denpasar, Gianyar, Badung dan Tabanan.

Perpres yang diterbitkan oleh Presiden ke-6 Soesilo Bambang Yudhoyono ini menjadi payung yang memberikan akses dalam mereklamasi Teluk Benoa.

Setelah Gubernur Koster mengirimkan surat, Walhi Bali meminta agar surat tersebut dibuka ke publik.

Namun dengan berbagai alasan, Gubernur Koster enggan untuk membuka surat tersebut dan bahkan sempat menyatakan keberadaan dokumen tersebut bersifat terbatas.

Ketua Ormas Mengaku Setor Uang Parkir ke Pemerintah, Walikota: Saya Enggak Ngurusin yang Begitu

BREAKING NEWS! Hotel Oranjje Hayam Wuruk Kembali Makan Korban, Tenggelam Saat Berenang

Oleh karena itu, Walhi Bali mengajukan sidang sengketa informasi ke KI Bali.

Akhirnya setelah dibacakan putusan, lembaga swadaya masyarakat (LSM) ini berhasil menang melawan Gubernur Koster.

Direktur Walhi Bali I Made Juli Untung Pratama alias Topan mengatakan, surat usulan revisi Perpres 51 tahun 2014 dari Gubernur Koster untuk Presiden Jokowi memang merupakan informasi publik.

Halaman
123
Penulis: I Wayan Sui Suadnyana
Editor: Ida Ayu Suryantini Putri
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved