Soal Desa Siluman, Menteri Desa PDTT Sebut Pernyataan Sri Mulyani Tidak Benar

Menteri Desa Sebut Pernyataan Sri Mulyani Tidak Benar

TRIBUN-BALI.COM, JAKARTA - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar angkat bicara terkait adanya 'desa siluman' yang menerima alokasi anggaran pemerintah pusat.

Abdul menegaskan, 'desa siluman' yang dilontarkan Menteri Keuangan Sri Mulyani itu tidak benar.

"Dari telaah kita ada desa yang memang penduduknya sudah enggak ada. Jadi bukan hantu dalam artian ada dana ke sana," ujar Abdul, Selasa (5/11/2019).

Abdul mencontohkan, seperti desa di Jawa Timur yang terdampak lumpur Lapindo.

Ia mengatakan, di kawasan tersebut ada lima desa harus hilang.

"Ada desa yang memang harus eksodus harus hilang dan tidak ada dana desa yang mengalir ke sana," kata Abdul.

Kakak Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar ini juga memperkirakan ada sekitar 15 desa yang terindikasi warganya melakukan pekerjaan di luar wilayah desa.

Sehingga, ketika dilakukan survei oleh pendamping desa, warga tidak terdaftar dan menimbulkan anggapan bahwa desa tersebut fiktif.

"Ya kalau sekarang ada 15-an lah. Ini kita lagi kaji lebih dalam lagi," ucap Abdul.

Abdul juga memastikan, pihaknya terus melakukan pendataan untuk membantu Menteri Keuangan Sri Mulyani melakukan pendataan jumlah desa yang disinyalin fiktif tersebut.
Sudah Disetop
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), Tjahjo Kumolo menjelaskan, aliran dana ke 'desa siluman' sudah ia setop saat masih menjabat sebagai Mendagri periode 2014-2019.

"Setahu saya sudah kita setop, (saat jadi Mendagri) terakhir sudah kita setop (aliran dana desa)," kata Tjahjo. (Tribun Network/igm/yud/van)