Tito Karnavian Tak Main-main, Ini Langkah Tegasnya Setelah Beredar Info Desa Fiktif

TRIBUN-BALI.COM, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan telah menerjunkan tim untuk mengecek langsung kabar adanya desa fiktif yang menerima aliran dana desa.

Terutama, wilayah Konawe, Sulawesi Tenggara yang selama ini ramai disebut sebagai lokasi desa fiktif penerima aliran dana.

"Sudah bergerak tim kita ke sana bersama dengan pemprov. Dan ada empat (desa,red) ya, yang diduga, katanya, itu fiktif atau tidak ada penduduknya, diberikan anggaran, itu kita cek," ujar Tito Karnavian saat ditemui di Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat, Rabu (6/11/2019).

Mantan Kapolri tersebut menjelaskan, dalam penelusuran desa fiktif ini Kemendagri tidak bisa bekerja sendiri.

Karena, ada lebih dari 70 ribu desa yang ada di Indonesia.

Maka dari itu, pihaknya menggandeng pemerintah daerah untuk mengecek di wilayahnya masing-masing.

"Karena itu, sudah turun tim dari kita, kerjasama dengan provinsi, tim gabungan, bergabung dengan polda Sulawesi Tenggara," katanya.

Tito juga telah meminta kepada jajaran kepolisian untuk menindak tegas para pelaku jika memang terbukti ada desa fiktif dan tetap mendapat anggaran dana desa.

Fenomena ini dianggapnya sudah bagian dari tindak pidana korupsi.

"Kalau nanti ada pemalsuan KTP dan lain-lain, fiktif, dikenakan tindak pidana pemalsuan. Tadi saya sudah tekankan kepada Kapolda, sudah tindak saja kalau memang fiktif. Kalau ada korupsi, tindak saja. Baru nanti kita perbaiki sistemnya," jelas Tito.

Jokowi minta pelakunya ditangkap

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta aparat hukum segera menangkap pelaku pembuat desa fiktif guna mendapatkan dana desa.

"Kita kejar, agar yang namanya desa-desa diperkirakan (fiktif), diduga itu fiktif ketemu, ketangkap," ujar Jokowi di JI-Expo Kemayoran, Jakarta, Rabu (6/11/2019).

Menurut Jokowi, adanya desa fiktif dapat saja terjadi karena Indonesia merupakan negara besar dengan 514 kabupaten/kota dan memiliki 74.800 desa.

"Mangelola desa sebanyak itu tidak mudah, tetapi kalau informasi benar ada desa siluman, itu mungkin hanya desanya pakai plang saja, tapi desanya (warganya) enggak ada, bisa terjadi," kata Jokowi.

"Sekali lagi dari Sabang sampai Marauke, dari Miangas sampai Pulau Rote adalah sebuah pengelolaan yang tidak mudah," sambung Jokowi.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menemukan ada desa fiktif yang tidak berpenghuni, tapi dapat anggaran pemerintah melalui dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD).

Sri Mulyani menjelaskan, desa fiktif tersebut tidak berpenghuni karena memang tidak terdaftar sebelumnya, namun belum diketahui siapa yang membuatnya.

"Karena adanya transfer ajeg dana desa, ada desa-desa baru tidak ada penduduknya, tapi ada transfer tiap tahun," ujarnya di Gedung DPR, Jakarta, Senin (4/11/2019).

Menurut Sri Mulyani, TKDD jadi salah satu belanja negara yang terus meningkat yang ditujukan untuk meningkatkan kemandirian daerah.

"Kami dengan Kemendagri meningkatkan kualitas APBD dan rambu APBD di dalam mendorong indikator pertumbuhan dan pembangunan," katanya.

Eks direktur pelaksana Bank Dunia ini menambahkan, TKDD naik 37,7 persen sejak awal dengan rata-rata kenaikan 7 persen tiap tahun.

"Artinya, transfer ke daerah makin hari makin besar. Ini bisa tingkatkan layanan publik dan ketimpangan antardaerah Jawa dan luar Jawa," katanya.

Kata KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku telah menggandeng aparat kepolisian menyikapi pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang menyebut ada desa fiktif meminta sejumlah anggaran kepada pemerintah pusat.

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif mengatakan pihaknya telah menerjunkan penyidik KPK yang berada di wilayah tersebut untuk ikut mengusut dugaan kasus permintaan dana desa untuk desa tak berpenghuni.

"KPK sudah kerja sama dan sudah disidangkan Korodinator Wilayah KPK sudah bekerja sama dengan aparat Penegak hukum (APH) setempat (kabupaten Konawe)," ujar Syarif di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (5/11/2019).

Diketahui, polisi telah mengungkap sebanyak 56 desa fiktif di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, terkait permintaan dana kepada pemerintah pusat.

Menurut Syarif, KPK akan mengikuti proses pengungkapan kasus tersebut yang telah ditangani kepolisian hingga ada keputusan tetap dari pengadilan.

"(KPK) memastikan kasusnya ditindaklanjuti sampai putus dan berkekuatan hukum tetap," kata Syarif.

Kerahkan pendamping desa

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar mengatakan, pihaknya akan menginstruksikan pendamping desa untuk terjun melakukan verifikasi terkait dugaan desa 'siluman'.

Abdul Halim Iskandar membantah jika instruksi tersebut ditujukan untuk melakukan investigasi terkait dugaan aliran dana desa ke desa 'siluman'.

"Bukan investigasi, tapi para pendamping desa melakukan verifikasi apa benar di wilayahnya di sekitarnya ada informasi dan fakta-fakta itu," kata Abdul Halim Iskandar di kantor Kemendes PDTT, Jalan TMP Kalibata, Jakarta Selatan, Selasa (5/11/2019).

Nantinya, kata Abdul Halim Iskandar, data-data yang didapat lewat pendamping desa akan di serahkan kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk dilakukan pengembangan lebih lanjut.

"Kita akan serahkan data ke Kemenkeu dan Kemendagri untuk bahan tambahan dan menjadi bagian dari evaluasi," ucapnya.

Ia juga menambahkan, pihaknya akan menambah jumlah pendamping desa agar bisa tertangani semua data terkait desa yang sudah maupun belum terverifikasi.

Sebab, desa yang jumlahnya mencapai 74 ribu belum bisa tercover karena jumlah pendamping desa hanya 37 ribu orang.

"Rasionya kita perpadat. Jadi, jumlah pendamping desa kita akan upayakan penambahan supaya rasionya tidak terlalu besar," ucapnya.

"Katakan mungkin 1:1, tapi tidak mungkin 1:1,5 atau gimana atau lebih mudah lagi pemantauan kita terhadap penggunaan perencanaan dan pengawasan dana desa," tambahnya.

Diprediksi ada 15 desa tak berpenghuni

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar memperkirakan ada sekitar 15 Desa yang terindikasi warganya melakukan pekerjaan di luar wilayah desa.

Sehingga, ketika dilakukan survei oleh pendamping desa, warga tidak terdaftar dan menimbulkan anggapan bahwa desa tersebut desa fiktif.

Hal itu disampaikan Abdul Halim menanggapi kabar adanya desa yang menerima dana desa meski desa tersebut tidak dihuni oleh warga.

"Ya kalau sekarang ada 15an lah. Ini kita lagi kaji lebih dalam lagi," ucap Abdul di kantor Kemendes PDTT, Jalan TMP Kalibata, Jakarta Selatan, Selasa (5/11/2019).

Abdul juga memastikan, pihaknya akan terus melakukan pendataan untuk membantu Menteri Keuangan Sri Mulyani melakukan pendataan jumlah desa yang disinyalir fiktif tersebut.

"dalam rangka mensuport bu Menkeu untuk lebih detail lagi berapa sih desa yang kalau memang (fiktif,red) ada berapa, dimana lokaisnya. Kita lagi menggerakan meminta kepada pada pendamping desa untuk terus memantau. Karena wilayah kita disitu," katanya .

Ia juga menyebut, 15 desa yang disinyalin ditinggal pendudukan saat siang hari dan kembali ke desa pada malam hari banyak ditemukan di wilayah luar pulau Jawa.

"Lupa ada beberapa daerah, tapi kebanyakan ada di luat Jawa," jelasnya.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Mendagri Tito Karnavian Terjunkan Tim Telusuri Kebenaran Adanya Desa Fiktif