Kenaikan Tunjangan Kepsek SMA, Ketua YPLP Sebut Lebih Baik Realisasikan BOSDA untuk Swasta

“Kira-kira yayasan yang morat-marit akibat PPDB yang tidak fair bisa gak menaikkan gaji kepala sekolahnya 10 persen saja?" ujarnya

Kenaikan Tunjangan Kepsek SMA, Ketua YPLP Sebut Lebih Baik Realisasikan BOSDA untuk Swasta
Tribun Bali/Wema Satya Dinata
Ketua YPLP Kabupaten PGRI Badung, Made Gde Putra Wijaya 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR-Ketua YPLP Kabupaten PGRI Badung, Made Gde Putra Wijaya mengatakan daripada menaikkan tunjangan Kepala sekolah SMA, SMK dan SLB Negeri lebih baik Pemprov Bali merealisasikan program Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) untuk SMA/SMK swasta yang ada di Bali.

“Gubernur harus melakukan kajian terlebih dulu, jangan ujug-ujug diumumkan ke publik memberikan BOSDA. Sehingga kenyataannya sampai saat ini belum ada realisasi mengenai BOSDA tersebut,” kata Putra saat ditemui di Ruang Kerjanya, Kamis (7/11/2019).

Pihaknya menyayangkan lantaran BOSDA yang dimaksudkan memberi dana bantuan pendamping dari APBD Provinsi untuk siswa belum direalisasikan, namun gubernur sudah lebih dulu mengumumkan kenaikan tunjangan kepala sekolah SMA negeri sampai 300 persen.

Desak Tiara Pembawa Baki Paskibra Meninggal Misterius, Paru-paru dan Jantung Rusak, Lambung Bocor

Fakta Lengkap Oknum Guru di Buleleng Janjikan Siswinya Kebaya Lalu Diajak ke Kos

Pemberian BOSDA, kata Putra, jauh lebih bermanfaat bagi orang banyak dibandingkan menaikkan tunjangan kepala sekolah.

Karena hal-hal yang tidak bisa dianggarkan dari dana reguler bisa diambil dari BOSDA tersebut. 

Di samping itu, harapannya BOSDA bisa digunakan untuk mendukung pelestarian adat dan budaya sesuai visi Gubernur Bali Nangun Sat Kerthi Loka Bali.

“Misalnya, sekolah di Bali kan berbasis budaya. Ada banten setiap (hari raya) purnama, tilem, kajeng kliwon dan Saraswati. Itu kan tidak sedikit biayanya. Sekali dalam Hari Raya Saraswati habis Rp 25 juta. Itu bisa menggunakan BOSDA untuk mendukung pelestarian adat dan budaya,” ujarnya mencontohkan.

Dua WNA Diserahkan ke Pemerintah Korsel untuk Diadili, Kasus Buron Narkotik

Pemalsu Surat Saham Asoka Tree Resort Divonis 2 hingga 2,6 Tahun, Tinggal Tunggu Nasib Hartono 

Ia juga mengkritisi kalau ingin menciptakan SDM Bali yang unggul tidak harus perhatian pemerintah hanya diberikan kepada kepala sekolah negeri, namun perhatian itu juga seharusnya diberikan kepada kepala sekolah swasta. 

Selama ini sekolah swasta sudah terkena dampak dari kebijakan zonasi sehingga  menyebabkan banyak sekolah swasta di Bali yang hampir gulung tikar akibat banyaknya siswa yang masuk ke sekolah negeri.

“Oleh karena itu harus ada kontribusi dari pemprov memberikan semacam insentif kepada kepala sekolah swasta agar berupaya maksimal memajukan sekolahnya. Sebab membangun SDM unggul tidak semata-mata di tangan kepala sekolah negeri saja,” tuturnya.

Halaman
12
Penulis: Wema Satya Dinata
Editor: Ida Ayu Suryantini Putri
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved