Produk Bali Didorong Punya Nilai Tambah, Pemprov Rancang Perda Pembangunan Industri Branding Bali

Maka dari itu, sudah seharusnya produk-produk tersebut dikembangkan dan dilabeli sebagai produk khas Bali agar tidak diklaim oleh pihak-pihak lain.

Produk Bali Didorong Punya Nilai Tambah, Pemprov Rancang Perda Pembangunan Industri Branding Bali
Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Bali
Gubernur Koster saat bertandang ke Kabupaten Jembrana pada Minggu (10/3/2019), dalam acara sosialisasi, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat bertajuk ‘Tatap Muka Gubenur Bali Bersama Krama Kabupaten Jembrana’ di Gedung Mendapa Kesari, Negara. 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Bali menghasilkan berbagai komoditi yang sudah dikenal memiliki keunggulan dari komoditi yang berasal dari daerah lainnya.

Maka dari itu, sudah seharusnya produk-produk tersebut dikembangkan dan dilabeli sebagai produk khas Bali agar tidak diklaim oleh pihak-pihak lain.

“Kita punya pangan, seperti salak Bali, jeruk Bali, manggis Bali, mangga Bali, anggur Bali, termasuk sandang (khas Bali). Nanti ini akan dilakukan program industri hilirisasi sampai ke pengolahannya dan akan dipetakan potensinya per wilayah,” kata Gubernur Bali Wayan Koster di Denpasar, Kamis (7/11/2019).

Menurut Koster, kalau pangan khas Bali itu tidak diolah dalam suatu industri sehingga bisa menghasilkan nilai tambah, maka selamanya petani di Bali hanya menghasilkan buah segar yang harganya turun pada saat dia panen.

Ini Mekanisme Pembentukan Desa Baru dan Syarat Khusus untuk Wilayah Bali

Terakhir Bertemu Ayahnya, Desak Tiara Minta Foto Bareng

Di sisi lain, Bali juga sudah memilki daya tarik dan market atas produk-produk yang dihasilkan, sehingga akan jauh menjadi lebih efektif ketika  produk-produk tersebut dilabeli branding Bali.

Saat ditanyakan mengapa menggunakan istilah branding, Koster mengatakan istilah tersebut sudah ada dalam kamus Bahasa Indonesia.

“Istilah branding sudah disetarakan dengan Bahasa Indonesia. Cari di kamus,” ujarnya.

DPRD Provinsi Bali bersama eksekutif mulai membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Berbasis Budaya Branding Bali Tahun 2019-2039.

 
Wakil Ketua Bapemperda DPRD Bali, Nyoman Budi Utama, mengatakan nantinya yang diatur dalam Ranperda antara lain kerajinan yang bercorak Bali, serta olahan makanan dan minuman berlabel Bali.

Semua produk lokal Bali tersebut diharapkan dapat dilindungi agar tidak diserobot pihak-pihak lain.

“Jangan sampai (kerajinan, makanan, minuman) itu diproduksi di Bali kemudian malah diambil oleh provinsi lain, termasuk hasil dari kabupaten. Contoh Bangli, menghasilkan Loloh Cemcem. Produksinya kan di Bangli, jangan sampai diambil oleh kabupaten lain. Itu tujuan sebenarnya,” terangnya.

Inilah Hasil Lengkap Liga Europa, Sevilla dan Manchester United Lolos ke 32 Besar

Teman Sesama Paskibra Syok Desak Putu Tiara Meninggal, Ini Pengakuannya Saat Jenguk di Rumah Sakit

Termasuk juga arak Bali yang menjadi minuman khas Bali. Nantinya kalau produk arak Bali sudah berlabel Bali berarti resmi diproduksi di Bali dan menjadi produk yang legal Bali.

Menurutnya, pemberian label Bali ini juga ada kaitannya dengan hak paten.

Maka dari itu, semangat dari penyusunan Ranperda ini adalah untuk melindungi produk lokal Bali sekaligus mengembangkan industri lokal berbasis budaya Bali.

“Pengelolanya juga harus dari lokal Bali,” imbuhnya. (*)

Penulis: Wema Satya Dinata
Editor: Ida Ayu Suryantini Putri
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved