Proyek Penataan Pura Besakih Capai Rp 1,6 Triliun, Parkir 4 Lantai Hingga Motor Listrik Untuk Umat

TRIBUN-BALI.COM, AMLAPURA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali tampaknya semakin matang untuk menata kawasan suci Pura Besakih di Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem.

Penataan kawasan ini direncanakan akan dimulai pada tahun 2020 dan ditargetkan selesai di 2022 mendatang, dengan dana mencapai Rp 1,6 triliun.

Program ini didanai dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Dana dari APBN digunakan untuk membangun berbagai fasilitas yang ada di kawasan Manik Mas dan Bencingah, sedangkan anggaran APBD dipakai untuk melakukan pembebasan lahan dan penataan margi agung (jalan besar).

Total nilai proyek penataan kawasan suci Pura Besakih ini mencapai Rp 1,6 triliun yang bersumber dari APBD.

Rinciannya, untuk pembebasan lahan sekitar Rp 60 miliar dan pembangunan margi agung kira-kira Rp 120 miliar.

“Nominal tersebut masih dalam proses pengembangan dan bisa saja terjadi perubahan,” kata Gubernur Bali, I Wayan Koster, saat melakukan konsultasi publik dengan masyarakat setempat di Wantilan Pura Besakih, Kamis (7/11/2019).

Nominal di atas belum termasuk anggaran untuk pembangunan gedung parkir berlantai empat.

Anggaran untuk membangun tempat parkir megah ini pun tanggung-tanggung, mencapai Rp 580 miliar sampai Rp 700 miliar yang bersumber APBN.

"Karena kapasitas besar, empat lantai. Itu kalau sampai fasilitas di atasnya itu kira-kira sampai Rp 700 miliar. Itu full dari APBN," kata Koster.

Parkir lantai empat ini akan diperuntukkan untuk berbagai jenis kendaraan, mulai dari bus, mobil, dan sepeda motor.

Gedung parkir ini diharapkan bisa menampung ribuan kendaraan umat di saat pujawali di Pura Besakih.

Selain parkir dengan kapasitas besar, penataan kawasan suci Besakih juga akan diisi dengan fasilitas multimedia, komersial area, padma bhuana, balai pesandekan (peristirahatan), dan sebagainya.

Nantinya, masyarakat yang melaksanakan ibadah ke kawasan itu juga akan disediakan kendaraan listrik apabila tidak sanggup berjalan dari tempat parkir menuju pura yang kira-kira sejauh 300 meter.

“Hampir semua persyaratan untuk menjalankan program ini sudah siap, hanya ada satu dokumen yang kurang. Dokumen tersebut yaitu mengenai persetujuan masyarakat akan pembebasan lahan bagi mereka yang terdampak,” kata Koster.

Secara keseluruhan ada sekitar 4,1 hektare lahan di kawasan Bencingah dan sekitar 3 hektare lebih di Manik Mas yang harus dibebaskan.

Oleh karena itu, dalam kesempatan konsultasi publik ini gubernur mengundang masyarakat yang memiliki lahan untuk berdiskusi mengenai rencana penataan kawasan suci Pura Besakih tersebut.

Menurutnya, sebagian besar masyarakat yang memiliki lahan mengaku setuju dengan rencana dari Pemprov Bali ini.

Hanya ada beberapa masyarakat yang memberikan persetujuan dengan beberapa catatan terkait harga tanah.

Bangun 501 Kios

Sejauh ini, Koster mengatakan ada sebanyak 265 masyarakat pemilik warung atau kios yang terdampak.

Selain itu ada juga masyarakat yang memiliki warung tidak permanen sebanyak 471.

Untuk mengatasi ini, pihaknya sudah merencakan membangun kios sebanyak 501 buah dengan lokasi baru yang lebih baik.

Kios-kios tersebut akan dibangun di kawasan Bencingah dan Manik Mas.

Dirinya mengatakan, pengganti kios bagi masyarakat sesuai dengan ukuran yang dimilikinya saat ini. "Misalnya ada masyarakat yang memiliki kios 4x6 ya nanti kita akan ganti segitu," jelasnya.

Kepemilikan kios ini nantinya juga akan langsung disertifikatkan dan menjadi milik masyarakat sendiri. Proses sertifikasinya akan difasilitasi oleh Pemprov Bali.

Koster mengatakan akan menata kawasan suci Besakih dari berbagai sisi, baik parhyangan, pawongan, maupun palemahan.

Penataan kawasan ini dilakukan secara bertahap dan dimulai dari palemahan sebagai tahap awal.

Hal itu dilakukan karena Koster melihat kondisi palemahan sudah sangat tidak baik. Menurutnya situasi kawasan suci Besakih sudah sangat kotor dan semraut.

"Khususnya palemahan ini yang harus diatata karena sudah sangat kotor kemudian semrawut. Jadi sangat menganggu kesucian dan keagungan dari Pura Besakih ini," katanya.

Ketua DPD PDIP Bali ini pun sempat menyindir keberadaan pedagang yang semraut dan juga keberadaan toilet yang tidak tertata.

Penataan kawasan suci Pura Besakih juga mengatur hingga pedagang asongan. Nantinya setelah ditata, pedagang asongan tak lagi diperbolehkan berada di kawasan suci Pura Besakih.

"Jadi tidak ada lagi pedagang asongan, karena itu bagian-bagian dari keluhan orang (wisatawan) yang ke Besakih selama ini," kata arsitek Nyoman Popo Danes saat ditemui awak media usai mengikuti konsultasi publik tersebut.

Popo Danes merupakan salah satu arsitek yang ikut menyusun desain penataan kawasan suci Pura Besakih.

Pro Kontra Masyarakat

Bendesa Adat Besakih, Jero Mangku Widiartha, memberikan apresiasi terhadap adanya program penataan kawasan suci Pura Besakih.

Namun diakuinya masih ada masyarakat yang pro dan kontra.

Menurut Widiartha, Pura Besakih merupakan hulunya Pulau Bali dan merupakan kiblat dari masyarakat Hindu. Di kawasan suci Pura Besakih ini terdapat berbagai tempat seperti Gunung Agung, Pura Penataran Agung, Bencingah Agung, dan Margi Agung yang menjadi satu kesatuan.

Meski saat ini masih terdapat pro dan kontra terhadap keberadaan proyek tersebut, hal itu dinilai wajar olehnya. "Ada yang setuju dan tidak setuju itu wajar," kata Jero Mangku Widiartha usai mengikuti konsultasi publik.

Baginya, menyatukan atau menyamakan persepsi hingga 100 persen memang tidak mungkin untuk dilakukan.

Namun jika melihat persentase masyarakat antara setuju dan tidak setuju, sejauh ini sudah lebih banyak yang setuju mengenai pembangunan infrastruktur tersebut.

Terlebih bagi masyarakat di kawasan Manik Mas yang akan dijadikan sebagai tempat pembangunan gedung parkir, presentase persetujuan masyarakat hampir 100 persen.

Salah satu warga yang setuju adalah I Gusti Bagus Karyawan.

Menurutnya, penataan kawasan suci Pura Besakih akan memberikan dampak positif.

Apabila proyek tersebut sudah selesai dibangun dan berjalan sesuai perencanaan, maka akan terbuka lebar kesempatan untuk mencari kerja dan peluang untuk berusaha serta peningkatan kunjungan wisatawan.

"Saya selaku masyarakat yang terdampak pastinya sangat setuju.

Nah ini akan berdampak sangat positif kepada masyarakat Besakih," kata dia saat ditemui usai mengikuti konsultasi publik.

Selama ini, kata dia, memang tidak ada penurunan kedatangan wisatawan di kawasan suci Pura Besakih dan justru pergerakannya semakin positif.

Namun dirinya memiliki keyakinan, bila nantinya parkir dan sirkulasi kendaraan sudah ditata dengan baik maka jumlah kunjungan wisatawan dipastikan akan membaik.

Sementara itu, untuk masyarakat yang berada di kawasan Bencingah Agung, Margi Agung, dan Penataran Agung masih diperlukan tahapan untuk meminta persetujuan.

Bendesa Widhiarta berharap Gubernur Koster melakukan pendekatam secara kekeluargaan kepada masyarakat yang belum setuju, terlebih bagi mereka yang kiosnya terdampak.

Sebelumnya, ia mengaku sudah mengusulkan kepada Gubernur menurunkan tim kecil ke masyarakat untuk mensosialisasikan rencana tersebut.

Hal itu diusulkan karena Widiartha menilai pihaknya tidak mempunyai kapasitas dalam menjawab berbagai pertanyaan kepada masyarakat.

"Walaupun tidak Gubernur yang langsung turun, kan harusnya ada tim yang mengikuti kami," terangnya. (sui)