Kasus Skimming di Bali

Bukan Kabur, Ini Penjelasan Imigrasi Bali Terkait Buronan Amerika Kasus Skimming Rp 7 Triliun

“Keberadaan Warga Negara asing atas nama Rabie Ayad Abderahman alias Rabie Ayad alias Patistota mulai tidak diketahui tanggal 28 Oktober 2019,” imbuhn

Bukan Kabur, Ini Penjelasan Imigrasi Bali Terkait Buronan Amerika Kasus Skimming Rp 7 Triliun
dokumentasi imigrasi/Shutterstock
Buronan Pemerintah Amerika Serikat, Rabie Ayad Abderahman (30), kabur dari rumah detensi Imigrasi Ngurah Rai, Bali. 

Bukan Kabur, Ini Penjelasan Imigrasi Bali Terkait Buronan Amerika Kasus Skimming Rp 7 Triliun

TRIBUN BALI.COM, MANGUPURA - Pemberitaan terkait kaburnya Warga Negara asing, Rabie Ayad Abderahman alias Rabie Ayad alias Patistota yang dikabarkan melarikan diri saat akan di ekstradisi, dibantah pihak Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai.

Kantor Imigrasi Klas I Khusus TPI Ngurah Rai memberikan sejumlah klarifikasi mengenai hal tersebut.

Tanggal 23 Oktober 2019, Tim Kejaksaan menyampaikan surat Kejaksaan Negeri Badung Nomor : B- 2490/N.1.18/Eku.2/10/2019 tanggal 23 Oktober 2019 yang berisikan penyampaian isi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 1/Pid-Ex/2019/PN.Dps tanggal 22 Oktober 2019, yang memutuskan memerintahkan Termohon Ekstradisi warga negara Lebanon atas nama Rabie Ayad Abderahman alias Rabie Ayad alias Patistota dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan.

“Dan atas putusan tersebut Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai melakukan penjemputan dan pemindahan WNA atas nama Rabie Ayad Abderahman alias Rabie Ayad alias Patistota dari LP Kelas IIA Kerobokan ke Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai,” ungkap Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai, Amran Aris, Sabtu (9/11/2019).

Amran menyampaikan status hukum Rabie Ayad alias Patistota terhitung mulai tanggal 22 Oktober 2019 adalah bebas sesuai putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 1/Pid-Ex/2019/PN.Dps tanggal 22 Oktober 2019.

Karena tidak memiliki izin tinggal, terhadapnya ditindaklanjuti sesuai dengan Pasal 116 Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian:

(1) Orang Asing yang dihentikan penyidikannya dan dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau dilepaskan dari tuntutan hukum, dapat diberikan kembali Izin Tinggalnya.

(2) Izin Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan sesuai dengan Izin Tinggal sebelumnya dan jangka waktunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam hal Izin Tinggal tidak diberikan, Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus meninggalkan Wilayah Indonesia.

Halaman
12
Penulis: Zaenal Nur Arifin
Editor: Rizki Laelani
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved