Soal Kasus Persetubuhan Libatkan Guru di Buleleng, KPPAD: Seharusnya Diberi Hukuman Pemberatan

Diketahui bahwa korban saat ini tengah mengalami trauma, terlebih peristiwa ini sudah diketahui oleh seluruh masyarakat Indonesia.

Soal Kasus Persetubuhan Libatkan Guru di Buleleng, KPPAD: Seharusnya Diberi Hukuman Pemberatan
TRIBUN BALI/RIZKI LAELANI/ Pixabay
Ilustrasi 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Kasus kekerasan seksual di Kabupaten Buleleng yang melibatkan seorang guru beserta selingkuhannya dengan memaksa muridnya untuk melakukan persetubuhan bertiga saat ini sudah ditangani oleh Polres Buleleng.

Komisi Perlindungan dan Pengawasan Anak Daerah (KPPAD) Bali mengaku menyerahkan proses hukum kepada aparat penegak hukum dengan mengacu pada Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2012 sebagaimana diubah dengan UU tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Bidang ABH dan Eksploitasi KPPAD Bali Ni Luh Gede Yastini meminta kepada pihak kepolisian untuk menjatuhkan hukuman pemberatan kepada yang bersangkutan.

"Karena pelaku adalah guru yang seharusnya melindungi korban tetapi malah melakukan perbuatan kekerasan pada korban sudah seharusnya juga nantinya dijatuhi hukuman dengan pemberatan," tuturnya, Minggu (10/11/2019).

Oleh karena itu, pihaknya mengaku akan mendukung setiap langkah kepolisian untuk mengungkap dan mengembangkan kasus ini untuk memastikan apakah masih ada korban lain yang mengalami kekerasan dari pelaku.

Dijelaskan olehnya, untuk korban saat ini sudah ditangani oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Buleleng, baik untuk pendampingan dalam proses hukum maupun pendampingan psikologi.

Diketahui bahwa korban saat ini tengah mengalami trauma, terlebih peristiwa ini sudah diketahui oleh seluruh masyarakat Indonesia.

Yastini mengatakan, KPPAD Bali akan memastikan ke depan agar korban bisa mendapatkan pemulihan berkelanjutan sehingga bisa kembali ke tengah masyarakat dan membangun masa depannya.

Pihaknya juga akan memantau dan berkoordinasi dengan semua pihak untuk memastikan agar korban bisa kembali ke sekolah dan diterima dengan baik dilingkungan masyarakatnya.

"Penting bagi KPPAD BALI untuk memastikan agar pihak sekolah, masyarakat dan lingkungan mensupport korban dan keluarganya, memahami posisi korban adalah korban yang harus dilindungi dan menghindarkan labeling bagi korban juga keluarganya," jelasnya. (*)

Penulis: I Wayan Sui Suadnyana
Editor: Eviera Paramita Sandi
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved