Hasto Tegaskan LPSK Bukan Lembaga Penjamin Seperti BPJS

Terkait pro kontra penjaminan tidak penuh biaya pengobatan korban penusukan istri oleh mantan suaminya di Denpasar, Komisioner LPSK beri klarifikasi.

Hasto Tegaskan LPSK Bukan Lembaga Penjamin Seperti BPJS
TRIBUN BALI
KLARIFIKASI - Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo tengah menjelaskan duduk permasalahan pro kontra penjaminan biaya medis korban tindak pidana di Denpasar, Jumat (15/11). 

DENPASAR, TRIBUN BALI - Terkait pro kontra penjaminan tidak penuh biaya pengobatan korban penusukan istri oleh mantan suaminya di Denpasar, Komisioner Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memberikan klarifikasi.

Bertempat di kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Denpasar, LPSK bersama LBH APIK Bali, BPJS Kesehatan, Dinas Kesehatan Bali, dan RSUP Sanglah Bali serta keluarga korban duduk bersama meluruskan hal ini.

Ketua LPSK, Hasto Atmojo Suroyo mengaku upaya LPSK dalam menangani kasus ini sudah cukup optimal. Hanya saja memang secara nominal biaya medis yang dapat diklaim untuk keluarga korban nilainya memang tidak seberapa, hanya Rp 3 juta dari total tunggakan sebesar Rp 22 juta.

Kendati begitu, pihaknya mengatakan telah bekerja sesuai kewenangan dan aturan berlaku, bukan berarti lepas tangan. Ia menjelaskan, dalam kasus penusukan oleh I Ketut Gede Ariasta (23) yang merenggut nyawa Ni Gusti Ayu Sriasih (21) ini, LPSK sudah sampai tahap mengeluarkan diskresi. Artinya, dalam kasus ini tidak tergolong dalam korban tindak pidana prioritas yang harus diberikan perlindungan oleh LPSK.

Adapun tindak pidana prioritas yang bisa ditangguhkan LPSK yakni tindak pidana terorisme, pelanggaran HAM, kekerasan seksual. Kasus Sriasih menurut LPSK tergolong dalam tindak pidana lain yang mana dalam kasus tertentu, biaya medis bisa diklaim melalui diskresi melalui persetujuan pimpinan karena bersifat darurat.

''Kita bahkan sudah lakukan diskresi sejak berapa hari sebelum korban meninggal. Namun memang pelaporan agak terlambat, jadi tanggungan sebelumnya kita gak bisa cover,'' jelasnya.

''LPSK hanya bisa mengeluarkan biaya medis terhitung setelah korban ditetapkan menjadi terlindung. Jadi, argo layanan kami maksimal ya segitu,'' tambahnya.

Nah jika dipaksakan, LPSK justru akan melanggar undang-undang dan akan menjadi temuan BPK ke depannya. ''Jadi tidak benar kalau ada anggapan LPSK seolah-olah tidak mau bertanggung jawab lepas tangan,'' sangkalnya.
Kendati begitu, LPSK tetap akan mencari solusi untuk membantu keluarga korban terlepas dari lilitan utangnya yakni dengan cara menggandeng instansi maupun lembaga lain (funding) seperti bekerjasama dengan dompet duafa, Lazis dan lain-lain. (azm)

Penulis: eurazmy
Editor: Ni Ketut Sudiani
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved