Ketut Kariyasa Singgung Kenaikan BPJS Pengaruhi Tanggungan Pemerintah

Anggota Komisi IX DPR RI Ketut Kariyasa menilai kenaikan iuran akan berpengaruh pada kenaikan tanggungan pemerintah

Ketut Kariyasa Singgung Kenaikan BPJS Pengaruhi Tanggungan Pemerintah
Tribun Bali/I Wayan Sui Suadnyana
Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) saat melakukan kunjungan kerja ke Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Bali, Jumat (15/11/2019) siang. Ketut Kariyasa Singgung Kenaikan BPJS Pengaruhi Tanggungan Pemerintah 

Ketut Kariyasa Singgung Kenaikan BPJS Pengaruhi Tanggungan Pemerintah

Laporan Wartawan Tribun Bali, I Wayan Sui Suadnyana

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019, iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), khususnya untuk Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) Kesehatan naik per 1 Januari 2020 mendatang.

Anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Republik Indonesia (DPR RI) asal Bali I Ketut Kariyasa Adnyana menilai kenaikan iuran akan berpengaruh pada kenaikan tanggungan daerah.

Terlebih, menurut Kariyasa, Bali hampir mencapai Universal Health Coverage (UHC) atau tingkat partisipasi dan kepatuhan membayar iuran BPJS Kesehatan rata-rata di atas 95%.

"Hal ini tentu akan sangat memberatkan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota," kata dia saat melakukan kunjungan kerja ke Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Bali, Jumat (15/11/2019) siang.

Dinkes Bali Akui Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Beratkan Pemerintah Daerah

Kemensos Salurkan Dana Bansos Senilai Rp 118 Miliar untuk Wilayah II, Bali Dapat Berapa?

Dirinya menilai, dengan kenaikan iuran ini, maka anggaran kesehatan akan habis untuk membayar iuran BPJS Kesehatan saja.

Padahal, kata dia, ada kepentingan lain di bidang kesehatan yang perlu penganggaran, seperti upaya preventif atau mencegah stunting.

Oleh karena itu, Kariyasa menilai perlu adanya evaluasi dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

“Kami lihat data masyarakat miskin secara nasional mestinya tidak banyak pemerintah menanggung. Tapi kok besar sekali. Kemudian mengenai bagaimana sistem rujukannya juga,” kata politisi PDI Perjuangan itu.

Halaman
12
Penulis: I Wayan Sui Suadnyana
Editor: Irma Budiarti
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved