Banyak Reklame Rokok Tak Bayar Pajak, Bupati Jembrana Keluarkan SE Jalan Harus Steril Iklan Rokok

Surat ini menyatakan, pemerintah daerah tidak lagi menerbitkan izin pemasangan reklame atau iklan rokok di wilayah Jembrana.

Banyak Reklame Rokok Tak Bayar Pajak, Bupati Jembrana Keluarkan SE Jalan Harus Steril Iklan Rokok
dok. ist.
(foto tak terkait berita) Satpol PP Kabupaten Badung memotong reklame besar yang melangar peraturan. Pembongkaran di area Badung selatan, tepatnya di areal Nusa Dua itu melibatkan tukang khusus, Senin (21/10/2019). 

TRIBUN-BALI.COM, NEGARA - Bupati Jembrana, I Putu Artha mengeluarkan Surat Edaran (SE) nomor 919/DPMPTPSTK/2019.

Surat ini menyatakan, pemerintah daerah tidak lagi menerbitkan izin pemasangan reklame atau iklan rokok di wilayah Jembrana.

Dengan surat ini artinya, iklan rokok kini dilarang dipasang pada reklame yang ada di Bumi Makepung lagi.

Dalam SE tertanggal 9 Oktober 2019 ini, juga tertuang untuk menyosialisasikan kepada pengguna sarana reklame agar tidak memasang reklame rokok di seluruh ruas jalan di wilayah Jembrana.

Sebar Hoax Tsunami di Buleleng, Ini Kata SC Kenapa Video Itu Dibuat

Anak Kedua Gibran Rakabuming Bernama La Lembah Manah, Wukunya Wayang, Seperti Ini Karakternya

"Kami imbau kepada pemilik usaha advertising atau penyelenggara reklame, agar tidak menertibkan reklame atau iklan rokok yang ada di wilayah Kabupaten Jembrana," ucap Kepala Dinas Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (PMPTSPTK) Jembrana, I Komang Suparta, Jumat (15/11/2019).

Suparta mengatakan, larangan reklame atau iklan rokok yang berdasarkan Surat Edaran Bupati Jembrana ini juga mengacu pada Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Surat edaran Bupati Jembrana soal reklame
Surat edaran Bupati Jembrana soal reklame (Istimewa)

Ada juga Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan.

Selanjutnya, SE Gubernur Bali nomor 480/10287/Kesmas Diskes tentang Pelarangan Iklan Rokok.

Perda Jembrana Nomor 4 Tahun 2016 juga tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Selain menyelaraskan aturan-aturan dari pusat hingga ke daerah, Suparta mengatakan, pihaknya telah melakukan pendataan dan reklame rokok di Jembrana kebanyak bodong alias tanpa izin.

Halaman
12
Penulis: I Made Ardhiangga Ismayana
Editor: Meika Pestaria Tumanggor
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved