Anggaran Dinaikkan Jadi Rp 300 Juta, Desa Adat Diwajibkan Membuat APBDes mulai 2020

Anggaran untuk setiap desa adat di Bali akan dinaikkan menjadi Rp 300 juta pada APBD tahun 2020 mendatang

Anggaran Dinaikkan Jadi Rp 300 Juta, Desa Adat Diwajibkan Membuat APBDes mulai 2020
Tribun Bali/Wema Satya Dinata
Anggota Komisi IV DPRD Bali, I Nyoman Budiutama 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Anggaran untuk setiap desa adat di Bali akan dinaikkan menjadi Rp 300 juta pada APBD tahun 2020 mendatang, dari anggaran semula saat ini Rp 250 juta. 

Anggota Komisi IV DPRD Bali, I Nyoman Budiutama mengatakan adanya peningkatan dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) untuk desa adat ini sudah menjadi wacana sejak masa kampanye pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali, dan baru bisa terealisasi pada tahun anggaran 2020.

Menurutnya, tujuan pemberian bantuan kepada desa adat ini adalah untuk penguatan peran dan fungsi desa adat itu sendiri. 

Peruntukkan bantuan tersebut diharapkan tidak saja untuk kepentingan adat seperti membangun infrastruktur di desa adat tapi ke depan juga bisa diarahkan untuk pemberdayaan masyarakat desa adat itu sendiri.

“Nanti kan ada persentase, untuk infrastruktur berapa, untuk pemberdayaan berapa, untuk upacara berapa,” kata Budiutama saat ditemui di Kantor DPRD Bali, Senin (18/11/2019).

Cegah Kanker Hingga Diabetes, Inilah Manfaat Menakjubkan dari  Talas

Masalah Utang Piutang Berujung Pemukulan, Dipukul Sekali Made Dodi Polisikan Gede Andre

Menurut Budiutama, bantuan desa adat jika dipakai untuk pemberdayaan tentu dapat mengangkat derajat ekonomi masyarakat setempat.

Hal ini sekaligus menjadi upaya untuk mengurangi angka kemiskinan. Pemberdayaan yang dimaksud bisa berupa pelatihan-pelatihan, seperti pelatihan membuat banten ataupun penyuluhan pemangku.

Selain itu, peruntukkan penggunaan dana bantuan desa adat lebih teknis sudah diatur dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 34 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Adat.

“Makanya nanti di pergubnya itu akan kelihatan jelas, dana itu bisa digunakan untuk apa. Pasti ada dalam pergub peruntukan dana Rp 300 juta itu,” ujarnya.

Setiap desa adat juga diwajibkan membuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Adat (APBDes) karena dalam Perda nomor 4 tahun 2019 sudah jelas mengamanatkan setiap desa adat harus mempunyai APBdes supaya jelas sumber dana dan penggunaan dananya.

89 Persen Usulan Hibah ke Pemkab Klungkung Tidak Teranggarkan

Gejala Serangan Jantung Pria dan Wanita, Apakah Berbeda?

Halaman
1234
Penulis: Wema Satya Dinata
Editor: Ida Ayu Suryantini Putri
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved