Dewan Buleleng Usulkan PAD Naik Rp 31 Miliar

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Buleleng mendorong pemerintah untuk menaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada 2020 sebesar Rp 31 Miliar

Dewan Buleleng Usulkan PAD Naik Rp 31 Miliar
NET
Ilustrasi uang 

TRIBUN-BALI.COM, SINGARAJA - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Buleleng mendorong pemerintah untuk menaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada 2020 sebesar Rp 31 Miliar.

Hal ini diungkapkan saat rapat dengar pendapat antara DPRD Buleleng dengan pemerintah daerah, Senin (18/11).

Ketua DPRD Buleng, Gede Supriatna ditemui seusai rapat mengatakan, berdasarkan kajian yang dilakukan, ada beberapa potensi yang dirasa dapat meningkatkan PAD 2020.

Salah satunya dengan optimalisasi penagihan piutang pajak daerah seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), piutang Pajak Hotel dan Restoran (PHR), serta peningkatan pajak reklame yang dirasa berpeluang untuk menambanh pundi-pundi PAD.

"Badan Keuangan Daerah (BKD) Buleleng tadi sudah menyatakan akan berusaha mengejar piutang-piutang pajak itu," jelasnya.

Selama empat tahun belakangan ini, kata Supriatna, target PAD tidak pernah bisa tercapai hingga 100 persen. Oleh karena itu, pihak di DPRD pun saat ini mengusulkan target secara realistis, seusai kemampuan pemerintah.

"Dulu kan DPRD mendorong peningkatan PAD sekian, kemudian di iyakan, tapi di silva dinaikan sehingga seolah-olah bisa tercapai, tapi pada akhirnya tidak tercapai. Akhirnya rasionalisasi. Kami tidak mau seperti itu, sekarang kami mengarah pada hal-hal yang lebih realistis," terangnya.

Sementara Asisten Administrasi Umum Gede Suyasa mengatakan, rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) sektor PAD audah dirancang oleh pemerintah sebesar Rp 389 Miliar yang bersumber dari pendapatan daerah murni. Nilai itu pun dikatakan Suyasa sudah mengalami peningkatan sebesar Rp 5 Miliar.

Berbeda dengan situasi tahun sebelumnya, dimana ada kucuran Bantuan Opersional Sekolah (BOS) dari pemerintah pusat yang masuk nomenklatur APBD mencapai Rp 88 Miliar, sehingga dapat mendongkrak PAD.

Namun saat ini kata Suyasa kebijakan tersebut sudah berubah. Sumber pendapatan itu hilang, sehingga berdampak pada turunnya rancangan PAD.

"Pihak DPRD mengusulkan supaya PAD bisa dinaikkan. Tetapi kami juga punya analisa teknis yang sangat kuat. Dilihat dari realisasi PAD dari tiga tahun terkahir tidak pernah lebih dari 90 persen kalau dilihat dari PAD murni. Kecuali tahun 2017 itu kan karena dana BOS masuk jadi bagian nomenklatur PAD dalam sistem akuntasi. Analisa kami sebenarnya PAD yang kami tetapkan itu sudah meningkat Rp 5 Miliar. Ini perlu sebagai pelajaran agar kami lebih detail lagi dalam memasang target-target itu," tutupnya. (rtu)

Penulis: Ratu Ayu Astri Desiani
Editor: Aloisius H Manggol
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved