Kemendikbud Bangun Sinergi Komunikasi Melalui Fasilitasi Hubungan Kehumasan di Bali

Kemendikbud terus meningkatkan kemitraan strategis dengan pemerintah daerah guna menghadirkan sinergi pembangunan pendidikan nasional yang lebih baik

Kemendikbud Bangun Sinergi Komunikasi Melalui Fasilitasi Hubungan Kehumasan di Bali
BKLM Kemendikbud RI
BKLM Kemendikbud RI 

Kemendikbud Bangun Sinergi Komunikasi Melalui Fasilitasi Hubungan Kehumasan di Bali

Laporan Wartawan Tribun Bali, Zaenal Nur Arifin

TRIBUN-BALI.COM, BADUNG - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) terus berupaya meningkatkan kemitraan strategis dengan pemerintah daerah guna menghadirkan sinergi pembangunan pendidikan nasional yang lebih baik.

Melalui kegiatan Fasilitasi Hubungan Kehumasan Kemendikbud, Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat (BKLM) mendorong sinergi dan partisipasi berbagai pemangku kepentingan pendidikan dan kebudayaan di Bali.

"Melalui kegiatan ini, kita harus membangun komunikasi antara pusat dan daerah, harus tersampaikan berbagai macam hal dari pusat ke daerah, dan kita juga harus menyerap berbagai problem, aspirasi masyarakat yang perlu dibangun dari daerah ke pusat, dan memang kita harus sinergi antara humas pusat dan daerah," ungkap Kepala BKLM Ade Erlangga, melalui keterangan tertulisnya, Senin (18/11/2019).

Erlangga menambahkan, untuk publikasi kebijakan pemerintah pusat tidak cukup hanya melalui media masa, tetapi perlu sinergi dengan pemerintah daerah.

Ciri- Ciri Gangguan Bipolar Yang Tidak Bisa Dianggap Sepele, Ada Jenis Mania Dan Depresif

Ini Alasan Ketua PSSI Tolak Presentasi Utusan Luis Milla Terkait Pelatih Baru Timnas Indonesia

"Bagaimana gagasan-gagasan, kebijakan-kebijakan Kemendikbud harus bisa tersampaikan langsung kepada masyarakat, sehingga ada feedback langsung yang muncul, yang kemudian menjadi bahan evaluasi para pemangku kepentingan terhadap kebijakan-kebijakan yang bisa dibangun di masa yang akan datang," imbuhnya.

Pada kesempatan yang sama, Erlangga juga menyosialisasikan lima kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim kepada seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Provinsi Bali di lingkungan Kemendikbud.

Hal ini sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo untuk menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul.

"Mudah-mudahan dalam waktu 100 hari ke depan ada hal-hal yang bisa kita rasakan terkait kebijakan-kebijakan yang bisa mendukung apa yang dikehendaki oleh visi dan misi Presiden," ujarnya.

Syarat Kepemilikan Rumah Kini Lebih Mudah, DP Hanya 1 Persen

Diduga Melanggar Sempadan Pantai, Tim Perizinan Segera Cek Akomodasi Wisata di Nusa Penida

Lima kebijakan arahan Mendikbud tersebut, kata Erlangga, antara lain prioritaskan pendidikan karakter dan pengamalan Pancasila, potong semua regulasi yang menghambat terobosan dan peningkatan investasi, kebijakan pemerintah harus kondusif untuk menggerakkan sektor swasta agar meningkatkan investasi di sektor pendidikan.

Semua kegiatan pemerintah berorientasi pada penciptaan lapangan kerja dengan mengutamakan pendekatan pendidikan dan pelatihan vokasi yang baru dan inovatif, serta memperkuat teknologi sebagai alat pemerataan baik daerah terpencil maupun kota besar untuk mendapatkan kesempatan dan dukungan yang sama untuk pembelajaran.

Kegiatan Fasilitasi Hubungan Kehumasan Kemendikbud ini bertujuan untuk membangun citra pendidikan nasional yang transfaran dan akuntabel melalui kemitraan pusat daerah.

Dengan dihadiri 80 peserta yang berasal dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Provinsi, DPRD, dan UPT Kemendikbud di Bali, penyelenggara berharap lima kebijakan tersebut bisa terlaksana hingga UPT-UPT di daerah.

(*)

Penulis: Zaenal Nur Arifin
Editor: Irma Budiarti
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved