Pembangunan TPA dan TPST di Kabupaten Badung Berpotensi Melanggar Hukum

Perda ini mandul karena tidak ada Peraturan Bupati. Saat ini sama sekali tidak ada Peraturan Bupati sehingga sampai saat ini tidak boleh ada pembangun

Pembangunan TPA dan TPST di Kabupaten Badung Berpotensi Melanggar Hukum
Tribun Bali/I Wayan Sui Suadnyana
Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bali Ni Kadek Vany Primaliraning (kiri) bersama pengacara publik Ketut Suhita saat ditemui di kantornya, Senin (18/11/2019) 

Laporan Jurnalis Tribun Bali, I Wayan Sui Suadnyana

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung sampai saat ini belum menemukan solusi untuk tempat pembuangan sampah.

Hal itu terjadi semenjak Pemkab Badung dilarang untuk melakukan pembuangan sampah ke tempat pemrosesan akhir (TPA) Regional Sarbagita Suwung, Denpasar.

Rencananya, Pemkab Badung akan membangun tempat sampah secara mandiri, baik itu dalam bentuk TPA maupun tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) di masing-masing desa dan kelurahan.

Namun ternyata, pembangunan TPA maupun TPST di Kabupaten Badung berpotensi melanggar hukum.

Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bali Ni Kadek Vany Primaliraning mengatakan, sampai saat ini Pemkab Badung sebenarnya belum mempunyai payung hukum untuk membuat TPA maupun TPST.

Polda Sumut Amankan 23 Tersangka Kasus Bom Bunuh Diri Medan, Pelaku Berlatih Berkuda dan Memanah

Daftar Klasemen Terbaru Gelar Juara BWF World Tour 2019 - China di Puncak, Indonesia Ke-3

Tak Hanya Ahok, Kini Sandiaga Uno Dikabarkan Juga Akan Dapat Posisi Sebagai Dirut PLN

Mengacu pada Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Badung Nomor 7 tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah, dijelaskan bahwa setiap orang yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah wajib memiliki ijin dari Bupati.

Oleh karena itu, seharusnya ada sebuah Peraturan Bupati (Perbup) yang mengatur tentang tata cara memperoleh izin tersebut.

Namun nyatanya, sampai saat ini, menurut Vany, Pemkab Badung belum memiliki Perbup tersebut.

"Perda ini mandul karena tidak ada Peraturan Bupati. Saat ini sama sekali tidak ada Peraturan Bupati sehingga sampai saat ini tidak boleh ada pembangunan TPA (dan) TPST karena tidak ada dasar hukumnya," kata Vany bersama pengacara publik Ketut Suhita saat ditemui di kantornya, Senin (18/11/2019).

Halaman
123
Penulis: I Wayan Sui Suadnyana
Editor: Ida Ayu Suryantini Putri
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved