Bandingkan Tunjangan Guru SD dengan Pegawai Balitbang dan Inspektorat di Badung, Timpang

TRIBUN-BALI.COM, BADUNG - Anggota Komisi III DPRD Badung I Nyoman Satria menyebut, besaran tunjangan PNS jabatan fungsional sangat tidak wajar.

Wakil rakyat Badung menilai nafkah yang diterima sebagian abdi negara di Gumi Keris tidak adil alias timpang.

Ketimpangan itu pun paling kentara terjadi pada PNS jabatan fungsional.

Anggota Komisi III DPRD Badung I Nyoman Satria menyebut, besaran tunjangan PNS jabatan fungsional sangat tidak wajar.

Kata dia ada yang tunjangannya rendah, di sisi lain ada yang sangat tinggi.

Padahal kata dia sama-sama menyandang status PNS jabatan fungsional.

Menurutnya, pegawai fungsional yang menerima nafkah cukup besar adalah pegawai yang ada di Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) dan Inspektorat.

Di dua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ini, kata Satria pegawai fungsionalnya bisa mendapatkan tunjangan puluhan juta rupiah.

Berbeda dengan tunjangan guru, lanjut Satria menjelaskan tunjangan yang didapat sangat sedikit dari dua OPD tersebut.