Ada yang Diupah Rp 100 Ribu, FKPLKB Sebut Pusat Gantung Status Mereka Digaji di Bawah Standar UMP

Pemerintah pusat dinilai menggantung status PLKB Non PNS dan memberikan gaji di bawah standar Upah Minimum Provinsi (UMP).

Ada yang Diupah Rp 100 Ribu, FKPLKB Sebut Pusat Gantung Status Mereka Digaji di Bawah Standar UMP
Tribun Bali/Eka Mita Suputra
Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) yang tergabung dalam Forum Komunikasi PLKB Non PNS se-Bali, berkumpul di Monumen Puputan Klungkung, Selasa (19/11/2019). 

TRIBUN-BALI.COM, SEMARAPURA - Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) yang tergabung dalam Forum Komunikasi PLKB Non PNS seluruh Bali, berkumpul di Monumen Puputan Klungkung, Selasa (19/11/2019).

Mereka membahas strategi meneruskan aspirasi ke Jakarta.

Ketua FKPLKB Bali Ketut Adriyani menjelaskan, ada beberapa masalah yang selama ini dihadapi oleh PLKB Non PNS.

Pemerintah pusat dinilai menggantung status PLKB Non PNS dan memberikan gaji di bawah standar Upah Minimum Provinsi (UMP).

Selain itu adanya diskriminasi terhadap PLKB Non PNS baik secara tupoksi, tanggung jawab, fasilitas, tunjangan kesehatan.

Pertumbuhan Kredit Capai 7,51 Persen, Perdagangan dan PHR Jadi Sektor Terbesar

Waspadai Penipuan Online di Bali Via Media Sosial, Korbannya Capai Ratusan Begini Modus Pelakunya

"Bahkan ada PLKB Non PNS yang hanya diberi upah Rp 100 ribu sebulan," ungkap Adriyani.

Selain itu, pihaknya pun mempertanyakan komitmen pemerintah pusat terhadap PLKB Non PNS.

Status mereka justru digantung sejak diberlakukannya UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, pengelolaan Tenaga Penyuluh Keluarga Berencana dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana yang semula menjadi urusan kabupaten/kota menjadi urusan pemerintah pusat.

“Awalnya kami direkrut pemerintah daerah dan selama ini kami digaji pemerintah daerah, tapi kami bekerja untuk pemerintah pusat (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional/BKKBN). Menurut kami, begitu kewenangan diambil oleh pemerintah pusat, status kami mestinya pegawai pusat,” ujar Ketut Adriyani.

Selain itu ada persoalan lainnya yang dialami PLKB Non PNS seperti Surat keputusan yang berbeda-beda di tiap daerah, ada keputusan menyebutkan PLKB Non PNS, ada pula yang menyebutkan tenaga harian lepas dan tenaga penggerak desa.

E-Rekap Diklaim Mampu Tekan Anggaran Pilkada, KPU Bali Dukung Evaluasi Pilkada Serentak

Gugatan Pecatan Golkar Kandas, Mahkamah Partai Tolak Semua Gugatan, Demer Janji Rangkul Muntra Cs

Halaman
12
Penulis: Eka Mita Suputra
Editor: Meika Pestaria Tumanggor
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved