Tunggakan Pelanggan Capai Rp 800 Juta, PDAM Klungkung Gandeng Kejari Perihal Penagihan

PDAM bekerjasama dengan Kejaksaan Negeri Klungkung untuk menyelesaikan masalah tunggakan pelanggan

Tunggakan Pelanggan Capai Rp 800 Juta, PDAM Klungkung Gandeng Kejari Perihal Penagihan
Tribun Bali/Eka Mita Suputra
KEJAR PENUNGGAK - PDAM Klungkung menandatangani MoU dengan Kejaksaan Negeri Klungkung, di Klungkung, Bali, Rabu (20/11/2019). Tunggakan Pelanggan Capai Rp 800 Juta, PDAM Klungkung Gandeng Kejari Perihal Penagihan 

Tunggakan Pelanggan Capai Rp 800 Juta, PDAM Klungkung Gandeng Kejari Perihal Penagihan

TRIBUN-BALI.COM, KLUNGKNG - PDAM bekerjasama dengan Kejaksaan Negeri Klungkung untuk menyelesaikan masalah tunggakan pelanggan.

Kerja sama ini dilatarbelakangi karena jumlah tunggakan dari pelanggan mencapai Rp 800 juta.

Direktur Utama PDAM Klungkung, I Nyoman Renin menjelaskan, penagihan tunggakan menjadi salah satu kendala dalam operasional PDAM.

Secara akumulatif, nilai tunggakan dari pelanggan kepada PDAM Klungkung mencapai Rp 600 juta sampai Rp 800 juta.

Hasil Seleksi Dibatalkan, Rekrutmen Ulang Direktur PDAM Bangli Diharapkan Lebih Transparan

BREAKING NEWS Gubernur Koster Tetapkan UMK se-Bali, Badung Tertinggi Capai Rp 2,9 Juta

"Kerja sama kami dengan Kejari Klungkung tidak hanya sebatas pendampingan hukum, tapi juga pelayanan dalam operasional PDAM. Misalnya perihal penagihan tunggakan ke pelanggan," ujar Renin, Rabu (20/11/2019).

Setelah menandatangani perjanjian dengan kejaksaan, pihak PDAM Klungkung akan melakukan pendataan pelanggan yang menunggak.

Bahkan kata Renin, ada pelanggan PDAM yang menunggak sampai setahun.

Erick Thohir Ingatkan Bos BUMN yang Masih Merugi Tak Bergaya Hidup Mewah Harus Punya Hati & Akhlak

Hendak Daftar CPNS 2019 Tapi KTP Hilang, Apa Yang Harus Dilakukan?

"Secara SOP kami, tunggakan itu tidak melakukan pembayaran selama tiga kali. Nanti pelanggan yang terus membandel tidak membayar akan kami mintakan bantuan dengan pihak kejaksaan untuk penagihannya," ungkap Renin.

Kepala Kejari Klungkung, Otto Sompotan mengungkapkan, kerja sama pihak PDAM meliputi pemberian bantuan atau pertimbangan hukum termasuk membantu PDAM dalam menjalankan kegiatannya, semisal masalah penagihan tunggakan.

"Misal ada pelanggan menunggak, jika pihak PDAM sudah menemui jalan buntu bisa bekerjasama dengan Kejaksaan. Nanti pihak kejaksaan bisa memberikan pertimbangan, atau mediasi sampai permasalahan itu selesai tanpa ada hal-hal yang melanggar hukum," jelas Otto Sompotan.

(*)

Penulis: Eka Mita Suputra
Editor: Irma Budiarti
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved