Terapkan  Pembangunan Nasional Semesta Berencana, Badung Raih Predikat Pelayanan Publik Prima

TRIBUN-BALI.COM, JAKARTA – Kabupaten Badung, Bali, sukses membawa unit pelayanan publiknya hingga meraih predikat Pelayanan Prima (A) dan Sangat Baik (A-).

Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta menjelaskan, jajarannya menerapkan konsep Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana yang terfokus pada lima bidang prioritas.

Kelima bidang prioritas itu adalah sandang, pangan, papan; pendidikan dan kesehatan; jaminan sosial dan tenaga kerja; adat, agama, seni dan budaya; serta pariwisata. 

“Ini semua lengkap dengan infrastruktur. Inilah yang kami lakukan dengan konsep pola pembangunan nasional semesta berencana. Semesta itu menyeluruh, berencana itu terpola,” kata Giri Prasta, usai menerima Penyampaian Hasil Evaluasi dan Penghargaan Pelayanan Publik Wilayah II Tahun 2019, di Jakarta, Jumat (22/11/2019).

• Belajar dari Pemain Berpengalaman, Arapenta Puji Sergio Pemain Bagus dan Berkualitas

• Panggung Pelapis Terbaik, Arapenta Sangat Siap Bermain Lawan PSM Makassar

• Bali United Tanpa Lima Pemain Inti, Siapa Saja yang Akan Diturunkan Kontra PSM Makassar?

Lanjutnya, untuk merealisasi konsep tersebut, terciptalah tripola, yakni pola penjelasan, pola pembangunan, dan pola pembiayaan.

Dengan pola-pola yang tercipta, Pemkab Badung bisa memperbaiki pelayanan publik dengan kurun waktu satu hingga dua tahun.

Pelayanan publik yang membaik, tentu akan menjangkau kepentingan dan harapan masyarakat dengan baik.

Diraihnya nilai yang baik dalam pelayanan publik, tak lantas membuat Pemkab Badung berhenti berinovasi.

Ia menerangkan, banyak inovasi yang kini tengah dikembangkan jajarannya.

Diantaranya adalah penyiraman lahan pertanian dengan drone, inframerah yang bisa mengusir burung-burung di lahan pertanian, juga mobil pelayanan keliling yang jumlahnya akan terus ditambah.

Baginya, penghargaan dari Kementerian PANRB ini merupakan cambuk untuk memicu semangat Pemkab Badung.

“Kami tidak akan berhenti di sini, kita semua akan menggunakan digital melayani untuk kepentingan masyarakat,” tegasnya.

Pelayanan masyarakat juga tidak memandang latar belakang masyarakat.

Meski mayoritas masyarakatnya memeluk agama Hindu, Pemkab Badung memfasilitasi seluruh agama untuk memiliki rumah ibadah.

Pembangunan beragam rumah ibadah di Kabupaten Badung adalah salah satu bukti pelayanan publik berdasarkan toleransi. 

“Sehingga tidak perlu lagi masyarakat mengeluarkan dana untuk pembangunan itu. Kita bantu meringankan beban masyarakat,” ujarnya.

Komitmen dari pimpinan daerah dan pimpinan OPD adalah modal utama Kabupaten Badung untuk perbaikan mutu pelayanan.

Selain itu, respon cepat juga menjadi andalan.

Giri Prasta mencontohkan, jika terjadi kebakaran, petugas sudah datang dalam waktu 15 menit. 

Semua langkah dan strategi tersebut menghasilkan nilai yang memuaskan bagi Kabupaten Badung.

Penghargaan ini bertujuan untuk memotivasi pimpinan instansi pemerintah dan pimpinan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik agar tetap mempertahankan komitmen dalam memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan di lingkup tugas dan fungsinya masing-masing. 

Hal ini juga bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan memberi dampak bagi kesejahteraan masyarakat.

“Kedepannya, kami menginginkan Kabupaten Badung bisa dijadikan salah satu role model yang ada di Indonesia,” tandasnya. 

Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo mengatakan kepemimpinan menjadi kunci dalam menciptakan terobosan untuk meningkatkan pelayanan publik.

Inovasi diharapkan dapat membuat pelayanan menjadi lebih cepat dan efektif. 

"Prinsipnya pemerintah harus optimal berani membuat inovasi sekecil apapun tujuannya untuk melayani masyarakat. Jadi kuncinya adalah kepemimpinan kepala daerah atau pimpinan yang berani membuat terobosan," ujar Tjahjo.

• Muatan Tepung Mabrarakan ke Jalan, Truk Terguling Karena Gardan Truk Patah

• Pasang 469 unit LPJU, Pemkab Karangasem Anggarkan Rp 4 M, Kecamatan Bebandem & Kubu Jadi Prioritas

• Pemilihan Bendesa di Palalinggah Dilakukan Secara Musyawarah Mufakat, Bisa Jadi Contoh Desa Lain

Menurutnya, perbaikan pelayanan publik harus meningkatkan kemudahan berusaha.

Tak hanya itu, melalui pelayanan publik, pemerintah harus bisa memfasilitasi masyarakat yang terbatas.

"Hal-hal kecil sampai warga masyarakat yang tidak mampu, yang tidak bisa makan pun juga digerakan dan di organisasir," imbuhnya. 

Ia menegaskan kunci utama perbaikan pelayanan publik adalah komitmen pimpinan daerah dan kepala OPD.

Di sisi lain, instansi pemerintah harus bisa memangkas alur birokrasi dan bekerja di luar rutinitas.

"Harus berani membuat terobosan, sehingga masyarakat bisa tersenyum dapat pelayanan terbaik," tuturnya.

Kementerian PANRB menyerahkan hasil evaluasi sekaligus memberikan penghargaan kepada pemerintah daerah di wilayah II.

Tahun 2019, ada 73 kabupaten/kota dan 11 provinsi di wilayah II yang pelayanan publiknya dievaluasi oleh Kementerian PANRB. (*)