Segini Besaran Gaji Ahok Per Bulan sebagai Komut di Pertamina, Hingga Dikomentari Jubir PKS

TRIBUN-BALI.COM, JAKARTA - Berapa besar gaji dan total kompensasi yang akan diterima Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai komisaris utama Pertamina?

Jumlahnya akan tergantung pada hasil Rapat Umum Pemegang Saham Badan Usaha Milik Negara setiap tahun.

Seperti dilansir Kompas.com, Sabtu (23/11), Kompensasi komisaris BUMN tertera pada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/05/2019 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN.

Pada bab II yang mengatur penghasilan direksi, dewan komisaris dan dewan pengawas BUMN, tertera keterangan honorarium komisaris utama sebesar 45 persen dari gaji direktur utama.

Gaji direktur utama Pertamina diatur dalam pedoman internal yang ditetapkan menteri BUMN.

Besaran gajinya ditetapkan setahun sekali pada RUPS BUMN.

Merujuk Laporan Keuangan PT Pertamina tahun 2018, total kompensasi untuk direksi dan komisaris sebesar 47,237 juta dollar Amerika atau setara Rp 661 miliar.

Angka ini dikutip dari Laporan Keuangan PT Pertamina 2018 halaman 122 pada bagian Kompensasi Manajemen Kunci dan Dewan Komisaris.

Laporan itu menyebutkan manajemen kunci adalah direksi dan personel lain yang mempunyai peranan kunci dalam perusahaan.

Kompensasi yang dibayar atau terutang pada manajemen kunci dan dewan komisaris berdasarkan laporan tersebut per 31 Desember 2018 sekitar 47,237 juta dollar AS.

Pada 2018 ada 11 orang direksi dan enam orang komisaris.

Dengan perhitungan pembagian rata, per orang mendapatkan kisaran Rp 3,2 miliar per bulan atau sekitar Rp 38 miliar per tahun.

Basuki Tjahaja Purnama akan bertugas sebagai komisaris utama Pertamina setelah RUPS PT Pertamina pada Senin (25/11).

Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Solidaritas Indonesia Tsamara Amany meyakini BTP akan sukses dalam menjalankan perannya.

"Dia pasti sukses. Saya yakin Pak Ahok pasti bisa berkontribusi sebagaimana Pak Ahok pernah berkontribusi di bidang-bidang sebelumnya," ujar Tsamara saat menghadiri Kompasianival di Jakarta, Sabtu (23/11).

Tsamara mengharapkan keahilan mantan gubernur DKI Jakarta itu dalam memberikan pengawasan kepada para pegawai Pertamina.

Menurut Tsamara semua jajaran direksi PT Pertamina bisa bekerja secara lebih baik dan transparan di bawah pengawasan Ahok.

"Saya berharap Pertamina akan menjadi makin baik karena saya tahu Pak Ahok tidak akan langsung tentang kebijakan karena dia komisaris utama, tapi saya harap dari pengawasan beliau direksi Pertamina bisa bekerja jauh lebih transparan dan lebih baik," ujar Tsamara.

Sosok Ahok yang berintegritas, transparan dan berani menjadi alasan Tsamara yakin Ahok akan sukses sebagai komisaris utama Pertamina.

Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristiyanto mendukung penunjukan BTP sebagai komisaris utama Pertamina.

Hasto berharap Pertamina bisa menjadi pelopor konsolidasi industri minyak dan gas dari hulu ke hilir di Indonesia di bawah arahan BTP.

Hasto juga berharap Ahok bisa menjadikan Pertamina bergerak cepat dalam melakukan langkah konsolidasi, baik dalam bisnis, keuangan dan strategi untuk memperkuat integrasi vertikal dan horizontal.

"Kami percaya Ahok mampu menjalankan tugas secara baik," harap Hasto di Purwakarta, Sabtu (23/11).

Partai Keadilan Sejahtera mengeritik penunjukan Ahok sebagai komisaris utama Pertamina. PKS menilai Ahok memiliki rekam jejak yang buruk di masyarakat.

Juru Bicara PKS Ahmad Fathul Bari mengatakan Menteri BUMN Erick Thohir mengabaikan aspirasi publik saat menunjuk Ahok.

Ahmad Fathul Bari menuturkan partainya kecewa atas penunjukan Ahok sebagai komisaris utama. Ini juga terkait sejumlah kasus yang ditudingkan ke Ahok selama dia menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta.

Selain itu, PKS menilai penunjukan Ahok tidak tepat karena menurut mereka masih banyak anak bangsa yang memiliki rekam jejak lebih baik dibandingkan Ahok.

"Seolah Indonesia tidak memiliki anak bangsa yang lebih cakap, bersih dan mumpuni dibandingkan Ahok.

Ini menimbulkan kesan langkah tersebut sekadar bagi-bagi kekuasaan," kata Ahmad Fathul Bari,  Sabtu (23/11). (tribun network/kps/gen/yud/igm)