Nominalnya Dinilai Terlalu Kecil, DLH Bangli Berencana Naikkan Tarif Retribusi Sampah

Kepala DLH Bangli, Ida Ayu Yudi Sutha menilai perlu dilakukan perubahan perda tersebut, mengingat besaran retribusi terlalu kecil.

Nominalnya Dinilai Terlalu Kecil, DLH Bangli Berencana Naikkan Tarif Retribusi Sampah
Tribun Bali/Fredey Mercury
Tumpukan sampah di depan SD 5 Kawan, Bangli. Minggu (24/11/2019) 

TRIBUN-BALI.COM, BANGLI – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Bangli berencana menaikkan tarif retribusi pelayanan sampah.

Kendati demikian, pihak dinas masih perlu melakukan kajian untuk penentuan besaran tarif baru.

Kepala DLH Bangli, Ida Ayu Yudi Sutha mengatakan besaran tarif retribusi di Bangli memiliki perbedaan antara rumah tangga, dan intansi/usaha.

“Sesuai Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 Tahun 2011 tentang retribusi pelayanan persampahan, pungutan retribusi pelayanan rumah tangga hanya sebesar Rp. 2 ribu per kepala keluarga (KK) per bulan. Sedangkan jenis pelayanan untuk instansi dan usaha, dipungut Rp 12 ribu per bulan,” katanya.

Dikatakan pula, retribusi pelayanan sampah ini turut menyumbang pendapatan asli daerah (PAD) Bangli.

Di mana untuk tahun 2019 ini, DLH ditarget sebesar Rp 114 juta. 

Dayu Yudi menilai perlu dilakukan perubahan perda tersebut, mengingat besaran retribusi terlalu kecil.

Namun demikian, Dayu Yudi mengaku masih perlu melakukan kajian, untuk menentukan besaran tarif yang layak.

Baik jenis pelayanan rumah tangga, maupun pelayanan di instansi atau usaha.

“Mengingat perdanya tahun 2011, maka perlu dilakukan revisi. Mengenai berapa tarif idealnya, perlu dilakukan kajian teknis. Namun jika dibandingkan dengan pungutan retribusi di Kabupaten Gianyar, besarannya mencapai Rp. 50 ribu. Pungutan itu untuk masing-masing KK, yang dipungut oleh pihak Banjar dan selanjutnya dibayarkan ke Pemda tiap bulan. Kalau toko saya tidak tau besarannya berapa,” ucap dia.

Dengan rencana pengingatan retribusi, Dayu Yudi menyebut tidak perlu ada penambahan tempat penampungan sampah.

Sebab menurutnya, penempatan bak sampah dengan system zonasi sudah cukup.

Terlebih masyarakat juga telah mendapatkan pelayanan rutin tiap pagi dan sore hari.

“Dari penilaian adipura juga memang begitu (zonasi). Tapi ketika kita mampu tidak menyiapkan tempat sampah dan itu dinyatakan bersih karena pelayanan, kan tidak perlu tong sampah karena sudah mendapat pelayanan rutin. Sekarang tinggal masyarakat tertib untuk menaruh sampahnya tiap malam atau pagi hari didepan rumah,” katanya. (*)

Penulis: Muhammad Fredey Mercury
Editor: Widyartha Suryawan
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved