Dewan Dorong Pemkab Klungkung Lawan "Mafia Tanah" di Nusa Penida

Ada beberapa pihak yang berusaha menghalang-halangi Pemkab saat mengeluarkan wacana mensertifikatkan tanah negara di sepanjang pesisir Banjar Nyuh

Dewan Dorong Pemkab Klungkung Lawan
Tribun Bali/Eka Mita Suputra
Siswa di Nusa Penida melakukan pembersihan di pesisir Banjar Nyuh, Desa Ped, Nusa Penida, belum lama ini. Rencananya Pemkab akan melakukan penataan di lokasi tersebut. 

TRIBUN-BALI.COM, SEMARAPURA - DPRD Klungkung mendesak eksekutif untuk melawan "Mafia Tanah" di Nusa Penida.

Menurut anggota dewan, ada beberapa pihak yang berusaha menghalang-halangi Pemkab saat mengeluarkan wacana mensertifikatkan tanah negara di sepanjang pesisir Banjar Nyuh, Nusa Penida.

Hal ini mencuat saat pembacaan pandangan fraksi anggota DPRD, dalam rapat paripurna terkait Ranperda APBD 2020.

Anggota fraksi Hanura Klungkung I Nyoman Sukirta memgatakan, fraksi Hanura sangat mendukung kebijakan Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta, untuk mendata sekaligus mensertipikatkan tanah negara untuk menjadi aset Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung.

Lima Pertandingan Raih Hasil Minus, WCP Harap Performa Bali United Tak Turun ke Titik Terendah

Dukung Naik Kelas, Pemkab Jembrana Bersama BRI Beri Pelatihan Pelaku UMKM

Sehingga kedepannya aset itu nanti bermanfaat bagi masyarakat luas baik yang berada di Kepulauan Nusa Penida maupun di Klungkung daratan.

Walau belakangan ini kebijakan tersebut mendapat perlawanan dari beberapa oknum.

"Kami mendorong agar Pemerintah jalan terus untuk kebijakan yang berpihak kepada kepentingan rakyat banyak. Anjing menggonggong kafilah berlalu, pemerintah jangan kalah apalagi mau mengalah dengan para mafia tanah yang bersuara untuk kepentingan pribadi dan Kelompoknya," tegas Nyoman Sukirta.

Hal ini serupa disampaikan I Wayan Suarta dari fraksi Gerindra.

Menurutnya fraksi Gerindra sepakat dengan pemkab, terkait program persertifikatan tanah negara untuk fasilitas umum (Fasum).

"Kami sangat sependapat dan gerakan ini tidak semestinya di Nusa Penida semata, tetapi di masing- masing kecamatan agar penggunaan tanah negara tidak disalah gunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab," ungkapnya.

Anggarkan Rp 29,2 Miliar Untuk Pilkada 2020, KPU Badung Targetkan Partisipasi Pemilih 85 Persen

Mantan Pelatih Sebut Bali United Pasti Juara Jika kunci 2 Kemenangan di Home

Sebelumnya, Pemkab Klungkung berencana akan melakukan penataan di pesisir Banjar Nyuh, Desa Ped, Klungkung.

Hanya saja sebelum melakukan penataan, Pemkab berencana akan mensertifikatkan tanah negara di sepanjang pesisir Pantai Banjar Nyuh menjadi tanah Pemkab, agar status asetnya jelas dan penataan dapat dilakukan.

Namun beberapa oknum di Nusa Penida menolak hal ini dan berusaha menghalangi rencana Pemkab tersebut.

"Padahal kami mensertifikatkan tanah negara ini, agar asetnya jelas. Saya ini mensertifikatkan tanah negara, atas nama pemkab. Bukan untuk kepentingan saya prinbadi. Sehingga kedepan bisa kami lakukan penataan untuk kepentingan masyarakat," ungkap Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta. (*).

Penulis: Eka Mita Suputra
Editor: Meika Pestaria Tumanggor
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved