Dewan Klungkung Ramai-ramai Soroti Gaji Tenaga Kontrak yang Jomplang dari UMK

Dengan meningkatnya iuran BPJS yang akan dibebankan kepada tenaga kontrak, maka pendapatan yang diterima tenaga kontrak akan makin menipis

Dewan Klungkung Ramai-ramai Soroti Gaji Tenaga Kontrak yang Jomplang dari UMK
Tribun Bali/Dwi Suputra
Info grafis UMK 2020 se-Bali. 

TRIBUN-BALI.COM, KLUNGKUNG- Rapat paripurna DPRD Klungkung yang digelar pada Selasa (26/11/2019) dijadikan para perwakilan fraksi-fraksi untuk menyampaikan kritik atas gaji para tenaga kontrak oleh Pemkab Klungkung.

Kritik ini muncul lantaran gaji tenaga kontrak banyak yang masih belum sesuai atau bahkan jauh atau jomplang dari upah minimum kabupaten (UMK) Klungkung.

Dalam rapat tersebut, tiga fraksi di DPRD Klungkung kompak meminta eksekutif lebih memperhatikan peningkatan gaji tenaga kontrak di Pemkab Klungkung.

Seperti pandangan fraksi Partai Nasdem yang dibacakan Ida Ayu Made Gayatri.

Menurutnya, nota pengantar yang disampaikan oleh Bupati Klungkung sempat disinggung tentang peningkatan penghasilan terhadap PNS, maka Fraksi NasDem berpendapat agar eksekutif  juga berkenan memperhatikan nafkah yang diterima tenaga kontrak.

Karena dengan meningkatnya iuran BPJS yang akan dibebankan kepada tenaga kontrak, maka pendapatan bersih yang diterima tenaga kontrak akan berkurang.

"Disamping itu dengan telah ditetapkannya UMK Kabupaten Klungkung maka untuk itu perlu juga dipertimbangkan inisiatif meningkatkan gaji tenaga kontrak, sehingga kinerja mereka juga akan dapat berjalan maksimal, dan juga berpotensi untuk menekan kemiskinan," ujar Ida Ayu Made Gayatri.

Terkait dengan pendapatan yang diterima tenaga kontrak yang bertugas di Rumah Sakit Pratama Nusa Penida, menurutnya terjadi perbedaan yang cukup signifikan antara tenaga kontrak Provinsi dengan tenaga kontrak kabupaten, sedangkan beban kerja mereka sama.

Honor Pokja KPU Klungkung Disorot BPK, Ini Pernyataan Sang Ketua

Serikat Pekerja Jembrana Akan Ikut Sosialisasi Kenaikan UMK

"Hal ini kemungkinan akan dapat memicu terjadinya masalah dalam pelayanan kepada masyarakat," ungkap Ida Ayu Gayatri.

Hal serupa juga disampaikan I Wayan Suarta yang membacakan pandangan fraksi Gerindra. Menurutnya, sesuai dengan SK Gubenur Bali nomor 2235/03-G/HK2019 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Tahun 2020 tanggal 15 November 2019, belum berbanding lurus terhadap Kesejahteraan Tenaga Kontrak (TK) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klungkung dan pekerja/buruh secara menyeluruh.

Sementara masalah penghasilan tenaga kontrak juga disoroti fraksi Hanura yang dibacakan I Nyoman Sukirta.Terhadap keberadaan tenaga kontrak, Fraksi Partai Hanura menilai wajib terjadinya kenaikan gaji tenaga kontrak, tuntutan kerja yang semakin meningkat serta mengikuti UMK.

"Dengan adanya penambahan beban kerja tenaga medis pasca tersedianya dokter spesialis, dan beberapa tindakan medis di RS Pratama Gema Santi di Nusa Penida kami mendorong agar Pemerintah Kabupaten segera menyesuaikan nafkah mereka. Belum lagi saat ini adanya disparitas yang sangat tajam antara nafkah pegawai kontrak kabupaten dengan pegawai kontrak provinsi, sementara beban kerjanya sama," ungkap Sukirta. (*)

Penulis: Eka Mita Suputra
Editor: Huda Miftachul Huda
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved