Baru 20 Persen Desa di Kintamani Kelola Sampah Secara Mandiri

Berdasarkan data, dari total 48 Desa di Kintamani, hanya 20 persen saja yang telah mengelola sampahnya secara mandiri.

Baru 20 Persen Desa di Kintamani Kelola Sampah Secara Mandiri
Tribun Bali/Fredey Mercury
Sampah di wilayah Banjar Masem Budi Karya, Desa Batur Selatan, Kintamani, Selasa (26/11/2019) 

TRIBUN-BALI.COM, BANGLI – Sejumlah Desa di Kecamatan Kintamani hingga kini belum memiliki tempat pengelolaan sampah.

Berdasarkan data, dari total 48 Desa di Kintamani, hanya 20 persen saja yang telah mengelola sampahnya secara mandiri.

Camat Kintamani, I Wayan Dirgayusa saat dikonfirmasi Selasa (26/11/2019) membenarkan, di tahun 2019 ini memang sedikit desa di Kecamatan Kintamani yang telah mengelola sampah.

Dari 20 persen desa yang telah melakukan pengelolaan sampah di antaranya Desa Awan, Desa Batukaang, Desa Kutuh, Desa Pengejaran, Desa Sekardadi, dan sebagainya.

“Pengelolaannya beragam. Mulai dari mengolah sendiri, bekerja sama dengan Bank Sampah, hingga membawa sampah masyarakat desa ke TPA Bangli,” jelasnya.

Dirgayusa tidak memungkiri jika tiap tahun kerap muncul titik-titik tumpukan sampah baru. Jumlah tersebut mengalami penambahan tiap tahunnya.

Seperti pada tahun 2018, Dirgayusa menyebut terdapat 28 titik tumpukan sampah khususnya wilayah hutan.

“Titik-titik tumpukan sampah itu terus berpindah-pindah,” ucap dia.

Dirgayusa mengatakan pada tahun 2020 kedepan pihaknya akan melakukan penataan dengan program 3 titik 3 pola.

Ia menjelaskan 3 titik yang dimaksud meliputi masyarakat, desa adat, serta desa dinas.

Masyarakat bertugas untuk memilah sampah. Mulai dari sampah plastik, hingga sampah organik.

Sehingga bisa dilakukan manajemen dengan baik. Sedangkan desa adat membuat awig-awig tentang sampah,

Sementara desa dinas, lanjut Dirgayusa, membuat tiga pola pengelolaan sampah. Baik mengolah sampah dengan cara membeli alatnya, kerja sama dengan bank sampah, atau mengirim ke TPA.

“Seluruh desa telah tiang arahkan agar wajib menganggarkannya lewat APBDes. Jadi semua desa wajib menyediakan lahan yang digunakan sebagai terminal sampah,” jelasnya. (*)

Penulis: Muhammad Fredey Mercury
Editor: Widyartha Suryawan
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved