26 Kelompok Tani MoU dengan Pengusaha, Akademisi Ingatkan Pertanian Jangan Jadi Korban Pariwisata

Kita mengukuhkan bahwa para wisatawan itu tidak ada artinya tanpa pertanian. Dan pertanian itu tergantung dari pariwisata

26 Kelompok Tani MoU dengan Pengusaha, Akademisi Ingatkan Pertanian Jangan Jadi Korban Pariwisata
TRIBUN BALI/ WEMA SATYADINATA
Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Udayana Prof. Dr. Ir. I Nyoman Gde Antara, M.Eng 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Program Studi (Prodi) Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Udayana menggelar seminar nasional dengan topik ‘Produk Pertanian Bali menapak Pasar Modern dan Pariwisata’ di Gedung Pasca Sarjana Universitas Udayana, Denpasar, Kamis (28/11/2019).

Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Udayana  Prof. Dr. Ir. I Nyoman Gde Antara, M.Eng Hasil menyampaikan seminar pengembangan agribisnis 2019 ini betul-betul dapat saling memperkuat peran, dalam artian dualitas antara sektor pariwisata dan sektor pertanian.

“Kita mengukuhkan bahwa para wisatawan itu tidak ada artinya tanpa pertanian. Dan pertanian itu tergantung dari pariwisata,” kata Prof. Antara usai membuka seminar.

Salah Menyapa, Nadiem Salah Tingkah Saat Bertemu Sri Mulyani

Harga Makanan Mulai Rp 9.000, Point 33 Denpasar Bisa Jadi Pilihan Tempat Nongkrong

Ia melanjutkan dalam seminar ini memberi harapan agar bagaimana dualitas itu bisa diperkokoh kedepan.

Dilain pihak penguatan sektor pertanian sudah dibantu dengan penerbitan Pergub 99 tahun 2018 tentang Pemanfaatan dan pemasaran produk pertanian, perikanan dan Industri lokal Bali.

Pihaknya menyatakan tidak mengharapkan sektor pertanian menjadi korban pariwisata, dan sektor pariwisata harus memperhatikan sektor pertanian.

Hasil dari seminar akan menjadi suatu saran dan rekomendasi bagaimana pengembangan pariwisata harus diimbangi dengan pengembangan pertanian. Agar pertanian betul-betul menjadi roh pariwisata di Bali.

Disamping itu, jangan sampai pariwisata mendegradasi lahan, mengambil air berlebihan sehingga mengancam eksistensi pertanian Bali.

Mengenai alih fungsi lahan, kata dia, aturannya sudah ada, selanjutnya bagaimana Pemerintah bersama masyarakat mengendalikannya dengan secara bersama-sama melakukan pengawasan.

“Kalau aturan sudah ada tetapi pengawasan tidak ada percuma saja,” imbuhnya.

Halaman
12
Penulis: Wema Satya Dinata
Editor: Meika Pestaria Tumanggor
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved