Ingatkan Pelayanan Kesehatan Pada Masyarakat Kecil, DPRD Bali Berikan 6 Saran Layanan Kesehatan

Dewan akan terus memberikan dukungan anggaran terhadap tiga bidang prioritas yaitu, bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur.

Ingatkan Pelayanan Kesehatan Pada Masyarakat Kecil, DPRD Bali Berikan 6 Saran Layanan Kesehatan
TRIBUN BALI/ WEMA SATYADINATA
Wakil Ketua DPRD Bali, Nyoman Sugawa Korry 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bali memberikan beberapa saran terkait layanan kesehatan di Bali.

Wakil Ketua DPRD Bali, Nyoman Sugawa Korry meminta kepada Dinas Kesehatan Provinsi Bali, BPJS Kesehatan dan rumah sakit yang ada di Bali agar tetap meningkatkan kualitas pelayanan, termasuk pelayanan terhadap masyarakat kecil, disamping melayani kesehatan wisatawan yang sedang berkunjung di Bali.

Pihaknya di Dewan akan terus memberikan dukungan anggaran terhadap tiga bidang prioritas yaitu, bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur.

“Kita komit untuk memprioritaskan anggaran tiga hal pokok, yaitu kesehatan, Pendidikan dan infrastruktur,” kata Sugawa Korry usai rapat kerja di Ruang Rapat Banmus Kantor DPRD Provinsi Bali, Kamis (28/11/2019).

Adapun keenam hal yang menjadi perhatian dan masukan DPRD Bali antara lain, pertama agar mensukseskan tiga bidang, yakni pendidikan, kesehatan dan infrastruktur, maka ketiga bidang ini harus didukung dengan langkah-langkah kebijakan yang tepat. 

Kedua, selama ini hal-hal yang belum sempurna dilakukan terkait dengan  pelayanan BPJS wajib ditingkatkan dan diperbaiki. 

Jaga Tekanan Darah hingga Meningkatkan Kesehatan Jantung, Berikut Manfaat Mengkonsumsi Telur Puyuh

Dari Telur Hingga Ayam, 5 Makanan Ini Bisa Membahayakan Kesehatan Jika Dipanaskan Kembali

Ketiga, pelayanan rumah sakit agar diarahkan secara maksimal melayani pasien BPJS, dan Dinas Kesehatan diharapkan terus menerus membina RS tersebut. 

 “Karena selama ini kamar terus dibilang penuh, padahal ini merupakan hak masyarakat untuk mendapat pelayanan,” ujarnya.

Keempat, dalam konteks pembiayaan BPJS agar dikaji sebaik-baiknya.

Kelima, Dinas Kesehatan agar proaktif mencegah potensi mahalnya harga obat, bisa dengan berkoordinasi dengan Pusat, maupun mengawasi kemungkinan kecurangan-kecurangan dalam pelayanan BPJS.

Halaman
12
Penulis: Wema Satya Dinata
Editor: Meika Pestaria Tumanggor
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved