Bapak Kejaksaan RI, R Soeprapto Pernah Jadi Voorzitter di Singaraja, Bali

Tepat 55 tahun lalu pada 2 Desember 1964, Bapak Kejaksaan Republik Indonesia, R Soeprapto, meninggal dunia.

Bapak Kejaksaan RI, R Soeprapto Pernah Jadi Voorzitter di Singaraja, Bali
istimewa
Jaksa Agung R Soeprapto 

TRIBUN-BALI.COM, JAKARTA - Tepat 55 tahun lalu pada  2 Desember 1964, Bapak Kejaksaan Republik Indonesia, R Soeprapto, meninggal dunia.

R Soeprapto menjabat sebagai Jaksa Agung selama sembilan tahun sejak 2 Desember 1950 hingga 4 Juli 1959.  Hingga saat ini, R Soeprapto menjadi satu-satunya Jaksa Agung yang menjabat selama sembilan tahun.

Dilahirkan pada 27 Maret 1897, Soeprapto sudah bekerja sebagai griffier (panitera) di Pengadilan Negeri (PN) Tulungagung di usia yang masih sangat muda, yaitu 19 tahun. Dikutip dari Harian Kompas, 1 Juli 1970, Soeprapto diangkat sebagai voorzitter pada Landraad Banyuwangi, Singaraja, Bali, dan Lombok pada tahun 1920 hingga 1929. Ia juga pernah menjadi hakim di Salatiga dan Pekalongan pada tahun 1941-1942.

Sebelum diangkat sebagai Jaksa Agung, Soeprapto terlebih dahulu diangkat menjadi hakim anggota sekaligus merangkap sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada tahun 1948. Pada 20 Juli 1950, Presiden Soekarno mengangkatnya sebagai Hakim Agung pada Mahkamah Agung.

Lima bulan setelah menjadi Hakim Agung, Soeprapto diangkat menjadi Jaksa Agung melalui Keputusan Presiden No. 64 pada 2 Desember 1950. Semasa hidupnya, Soeprapto dikenal sebagai sosok yang memiliki kewibawaan besar dan gigih dalam mempertahankan hukum dan setiap undang-undang yang berlaku.

Tak hanya itu, Soeprapto juga pernah menolak melaksanakan perintah Bung Karno karena bertentangan dengan hukum yang berlaku. Waktu itu, ketika masyarakat dan media ramai membicarakan perkawinan Bung Karno dengan Hartini, ia diperintahkan Bung Karno untuk menindak Mochtar Lubis selaku penanggung jawab Harian Indonesia Raya.

Pasalnya, surat kabar tersebut dituduh telah memuat berita-berita yang mencemarkan nama baiknya. Namun, ia tidak meladeni perintah tersebut karena menurutnya penuntutan itu tak perlu dilakukan. Sebaliknya sewaktu Ketua PKI Aidit mengeluarkan brosur yang menghina Bung Hatta, Soeprapto menindaknya secara hukum dan mengadili Aidit, meski sudah ada perintah dari atasan agak tidak melanjutkannya.

Bagi Soeprapto, prinsip yang selalu ia pegang adalah keadilan, keyakinan, dan kejujuran, sehingga tak terpengaruh oleh apa pun.

Dalam artikelnya yang berjudul "Mengenang Keberanian Jaksa Agung Soeprapto" yang dikutip dari laman resmi LIPI, sejarawan Asvi Warman Adam menyebut bahwa Soeprapto pernah marah kepada putrinya Sylvia karena menerima dua gelang emas besar dari seorang Pakistan. Soeprapto menyuruh Sylvia untuk mengembalikan gelang emas itu.

Putranya, Susanto, juga pernah dimarahinya karena menerima cincin bermata giok dari seorang pedagang Tionghoa. Suatu saat ketika Susanto bermain bola di halaman rumah, tendangannya meleset dan mengenai tukang becak yang tengah mengangkut tiga orang.

Becak itu pun terguling dan semua penumpangnya terluka. Mengetahui hal itu, Soeprapto menyuruh anaknya untuk meminta maaf kepada tukang becak tersebut. Ia juga membayar ganti rugi kepada si tukang becak serta memberi biaya pengobatan untuk tiga penumpangnya.

Pada 22 Juli 1967, Soeprapto ditetapkan sebagai Bapak Korps Kejaksaan berdasarkan Surat keputusan Jaksa Agung Maijen Sugih Arti No. Kep. 061/DA/7/1967. Keputusan tersebut didasari atas jasa Soeprapto di bidang penegakan hukum dan undang-undang.

Soeprapto dianggap gigih dalam memberantas semua hambatan dalam penegakan hukum. Yang terpenting adalah semasa menjabat sebagai Jaksa Agung, sifat kebapakannya sangat dirasakan oleh hampir setiap orang yang berada di bawah pimpinannya. (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Mengenang R Soeprapto, Bapak Kejaksaan yang Berani Menolak Perintah Bung Karno". 

Editor: Ni Ketut Sudiani
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved