Pekerja Pabrik Ponsel Ilegal di Penjaringan Hanya Diupah Rp 800 Ribu Per Bulan

Pabrik ponsel ilegal di Ruko Toho, Penjaringan, Jakarta Utara mempekerjakan 29 pegawai dalam produksi mereka setiap hari.

Pekerja Pabrik Ponsel Ilegal di Penjaringan Hanya Diupah Rp 800 Ribu Per Bulan
KOMPAS.COM/JIMMY RAMADHAN AZHARI
Polres Jakarta Utara Kombes Budhi Herdi Susianto memberi keterangan terkait penggerebekan pabrik ponsel ilegal di Penjaringan, Jakarta Utara. 

TRIBUN-BALI, JAKARTA - Pabrik ponsel ilegal di Ruko Toho, Penjaringan, Jakarta Utara mempekerjakan 29 pegawai dalam produksi mereka setiap hari. Namun saat dicek, tiga di antaranya merupakan anak di bawah umur.

"Yang bersangkutan juga dalam proses pekerjaannya mempekerjakan anak di bawah umur sebanyak tiga orang," kata Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Budhi Herdi Susianto di lokasi penggerebekan, Senin (2/12/2019).

Budhi menjelaskan karyawan pabrik ponsel ilegal itu mendapat gaji tetap sebesar Rp 800.000 per bulannya. Namun, jika dihitung dengan bonus dan lain-lain, mereka bisa meraup dua kali lipat dari gaji pokok tersebut.

"(Bekerja) Senin sampai Sabtu, kebetulan pekerjanya ini juga datang dari luar daerah rata-rata," ujar Budhi.

Meski digaji di bawah UMR, Budhi menyebutkan bahwa pegawai-pegawai pabrik ponsel ilegal itu memiliki kemampuan yang baik dalam perakitan ponsel. Adapun ke-29 pegawai tersebut sejauh ini masih dijadikan saksi dalam kasus ini. Polisi baru menetapkan satu tersangka yakni NG yang merupakan pemilik dari pabrik ponsel ilegal itu. NG diamankan di kawasan Pontianak, Kalimantan Barat.

NG dikenakan beberapa pasal yaitu UU No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, pasal 32 UU nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi, UU No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Serta UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Dalam penggerebekan yang terjadi pada siang ini, polisi turut mengamankan 18.000 unit ponsel ilegal dengan 17 jenis yang berbeda.

Kombes Budhi Herdi Susianto mengatakan, pengungkapan itu berawal dari kecurigaan polisi akan seringnya aktivitas bongkar muat ponsel di lokasi tersebut. Unit Krimsus Polres Metro Jakarta Utara pun menyelidiki mengenai aktivitas di ruko tersebut.

Setelah dua minggu, polisi lantas menggeledah tempat tersebut. "Setelah kami lakukan penggeledahan, ternyata betul ada aktivitas perakitan HP dan setelah kami cek, perizinannya ternyata yang bersangkutan tidak memiliki postel," kata Budhi di lokasi.

"Modus yang dilakukan tersangka ada dua, pertama mengimpor dari sparepart HP, kemudian dirakit di sini. Kemudiaan dijual, dipasarkan di wilayah Indonesia," ujar Budhi.

Sementara untuk modus kedua yakni menjual ponsel impor dari negara tertentu, kemudian mereka jual di Indonesia sekaligus menerima garansi kerusakan. Padahal, izin dari ruko tersebut hanyalah jual beli aksesoris ponsel.

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Pemilik Pabrik Ponsel Ilegal di Penjaringan Pekerjakan Anak di Bawah Umur". 

Editor: Ni Ketut Sudiani
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved