Polemik Penempatan Aksara Bali

Pemprov Kukuh Pergub 80 Tak Salahi Aturan, Aksara Bali Identitas Daerah Kekayaan Budaya Nasional

Pemprov Bali bersikukuh penempatan aksara Bali dalam penulisan papan nama kantor, jalan, gedung, sarana pariwisata, & fasilitas umum, tak salahi atura

Pemprov Kukuh Pergub 80 Tak Salahi Aturan, Aksara Bali Identitas Daerah Kekayaan Budaya Nasional
Tribun Bali/I Wayan Erwin Widyaswara
Tampak prasasti kantor Wali Kota Denpasar, yang telah menggunakan dwiaksara, yakni huruf latin dan Bali, dengan background merah putih. Pemprov Kukuh Pergub 80 Tak Salahi Aturan, Aksara Bali Identitas Daerah Kekayaan Budaya Nasional 

Pemprov Kukuh Pergub 80 Tak Salahi Aturan, Aksara Bali Identitas Daerah Kekayaan Budaya Nasional

TRIBUN-BALI.COM, BALI - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali bersikukuh bahwa penempatan aksara Bali dalam penulisan papan nama kantor, jalan, gedung, sarana pariwisata, dan fasilitas umum, yang tertuang dalam Pergub Bali Nomor 80 Tahun 2018, tak salahi aturan.

Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Bali Anak Agung Ngurah Oka Sutha Diana mengatakan, papan nama yang ditulis dengan Aksara Bali tetap menggunakan Bahasa Indonesia.

"Pengalihaksaraan huruf Latin ke dalam Aksara Bali tetap mengikuti kaidah pelafalan Bahasa Indonesia," kata Sutha Diana melalui keterangan tertulis yang diterima Tribun Bali, Minggu (1/12/2019).

Kata dia, hal itu sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 236 ayat (4) yang memberikan kewenangan kepada Kepala Daerah menyusun Peraturan Daerah yang memuat materi muatan lokal.

"Penggunaan Aksara Bali merupakan bentuk penguatan identitas budaya daerah sebagai bagian utuh kekayaan budaya nasional dalam kerangka Ideologi Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika," tegasnya.

Tinggal Telepon, Banten dan Mangku Sudah Siap, Jasa Ngulapin Kendaraan di Taman Prakerti Bhuana

Ajak Masyarakat Hidup Sehat, Soyjoy Class Hadirikan Olahraga Poundfit dan Salsation

Dalam pengaturan penggunaan Aksara Bali dalam penulisan papan nama kantor, jalan, gedung, sarana pariwisata, dan fasilitas umum lainnya, ditentukan dengan tulisan warna hitam dan latar belakang warna gradasi merah ke putih.

Aturan berupa Pergub tersebut telah memenuhi persyaratan dan proses penetapan produk hukum daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Selain itu, Pergub yang diterbitkan itu juga tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan.

Terlebih Pergub Bali Nomor 80 Tahun 2018 itu telah melalui proses fasilitasi, verifikasi dan disetujui oleh Kementerian Dalam Negeri RI sehingga dapat diundangkan pada tanggal 26 September 2018 lalu.

Halaman
12
Penulis: I Wayan Sui Suadnyana
Editor: Irma Budiarti
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved