Badung Darurat Sampah, Dewan Sodok Program DLHK: Pak Kadis, Saya Minta Tidak Cuma Lips Service

TRIBUN-BALI.COM, MANGUPURA – Komisi II DPRD Badung menggelar rapat kerja (Raker) terkait penanganan sampah dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) di Gedung Dewan Senin (2/12/2019).

Raker yang dipimpin Ketua Komisi II I Gusti Anom Gumanti itu dihadiri langsung Kepala Dinas DLHK Putu Eka Merthawan.

Turut  hadir dalam raker tersebut anggota Komisi II seperti I Gusti Lanang Umbara, I Made Wijaya, IGA Inda Trimafo Yudha, IB Sunartha, Nyoman Dirga Yusa dan IB Alit Argapatra.

Jalannya rapat berlangsung panas, lantaran beberapa anggota dewan Komisi II menganggap program DLHK terkait penanganan sampah belum jalan.

Pada kesempatan itu, Eka Merthawan membeberkan rencana pembangunan Badung Ricycle Park (BPR) sebagai TPA nya Badung di kawasan Canggu lengkap dengan videonya.

Namun, pemaparan tersebut justru dianggap hanya sebagai lips service oleh anggota dewan. Sementara kondisi sampah di lapangan saat ini sudah tak terkendali.

Sehingga sejumlah program yang digagas DLHK juga dianggap belum jalan.

Menurut dewan, kalau program yang dibeberkan DLHK jalan, permasalahan sampah mestinya bisa diatasi pasca pelarangan Badung membuang sampah ke TPA Suwung di Denpasar.

Pertama sodokan dikeluarkan dari I Gusti Lanang Umbara. Politisi asal Pelaga ini menilai apa yang menjadi gagasan DLHK tidak nyambung dengan arahan Bupati Badung.

Ia pun mengingatkan kepada DLHK agar membuat program dan kebijakan sejalan dengan keinginan bupati.

“Pak Kadis, saya minta tidak cuma lips service. Bagus di permukaan. Bagi kami masalah ceremonial nomor dua, yang terpenting adalah kerja nyata. Karena Badung saat ini darurat sampah,” kata Lanang Umbara.

Mantan Ketua Forum Perbekel se-Badung ini mengharapkan dengan penutupan TPA Suwung ini, DLHK secepatnya membuat terobosan sehingga penanganan sampah tidak ngadat seperti saat ini

Ia berharap DLHK bisa membangun TPA berbasis teknologi dan ramah lingkungan.

“Yang kami inginkan DLHK itu harus bisa membuat sampah menjadi berkah. TPA itu harus indah, bisa jadi tempat rekreasi dan edukasi. Kalau tidak begitu semua desa pasti menolak (dibangun TPA). Tapi, kalau sudah bersih semua pasti mau,” kata politisi PDIP itu.

Dalam membuat program dan kebijakan, Eka Merthawan juga diminta supaya sejalan dengan program dan kebijakan Bupati Badung.

“Kami menilai apa yang Pak Kadis paparkan tadi tidak sama dengan arahan Bapak Bupati. Jangan-jangan belum berkoordinasi dengan pak bupati,” sodoknya.

Sementara itu, IB Sunarta dan Made Wijaya juga mempertanyakan program penanganan sampah untuk jangka pendek, menengah dan panjang.

Sejauh ini mereka menilai belum ada tindakan apapun dari DLHK. Sementara sampah saat ini sudah dititip di sejumlah titik yang nota bena ditakutkan menimbulkan masalah baru.

“Untuk jangka pendek Pak Kadis perlu dana berapa, skala prioritas jangka pendeknya apa? Karena tanggal 30 kemarin kan, Badung sudah tidak boleh buang sampah ke Suwung,” Sunarta.

Made Wijaya juga menambahkan agar daerah destinasi pariwisata seperti Kuta tidak dijadikan tempat penampungan sampah.

Pasalnya, di daerah itu banyak akomodasi wisata yang rawan keluhan.

“Untuk yang sudah siap, segera dong pasangin mesin. Berikan pendampingan, jangan dibiarkan begitu saja,” pinta politisi Gerindra asal Tanjung Benoa ini.

Di sisi lain, Nyoman Dirga Yusa langsung menyebut DLHK kurang sigap, sehingga membut Badung booming sampah.

“Kami melihat tidak ada persiapan setelah penutupan TPA Suwung.Ada goncangan di tengah jalan Pak Kadis panik sekali. Artinya belum siap,” sentilnya.

Sementara Inda Trimafo yang mendapat giliran terakhir meminta pihak DLHK membeberkan rencana penggunaan dana Rp 2,5 miliar yang akan diberikan ke desa. Sejauh ini belum ada sosialisasi ke desa.

“Yang dana Rp2,5 miliar itu, desa-desa belum tahu. Untuk pengalokasian apa saja itu? Termasuk desa saya belum tau, kok tidak ada sosialisasi,” tanya politisi asal Puri Ngurah Rai Carangsari ini.

Menyikapi sorotan para dewan tersebut, Eka Merthawan malah tak menyangkal pelarangan membuang sampah ke TPA Suwung membuat pihaknya kewalahan.

Saat ini pihaknya mengaku terpaksa menitipkan sampah di Tuban secara sementara, lantaran tidak tempat.

“Tidak ada pilihan lagi. Jadi kami titipkan dulu,” katanya.

Pihaknya memastikan, sampah tersebut, sudah ditutup dan diberi cairan agar tidak berbau.

Namun, pihaknya kini sudah mempersiapkan langkah penanganan jangka pendek dan menengah. Untuk jangka pendek di akhir tahun ini telah dibangun TPS di Terminal Mengwi.

Nah, TPS ini memakai sistem kerjasama pemerintah dengan badan usaha (KPBU). Pembangunan TPS di Terminal ini akan rampung 19 Desember ini dan langsung beroperasi.

“Nanti sampah yang dititip di Tuban itu kita prioritaskan pertama untuk dibawa ke Terminal Mengwi. Biar disitu bersih,” katanya.

“Di desa/kelurahan punya TPST 3 R, sedangkan di kabupaten ada BRP. Kalau ini jalan, kami yakin permasalahan sampah bisa teratasi. Nah, untuk dana Rp 2,5 miliar itu akan digunakan untuk pembelian alat dan pembangunan, itu pun nanti sesuai dengan wilayah dan besaran TPST yang akan di bangun,” pungkasnya. (*)