Sidang Kasus Pemalsuan Akta

Sidang Kasus TPPU Senilai Rp 285 M, Desrizal: Saya Diberi Kuasa Tomy Winata Melapor ke Polda Bali

Desrizal Chaniago diperiksa terlebih dahulu keterangannya selaku pelapor di persidangan Pengadilan Negeri (PN) Denpasar, Selasa (3/12/2019).

Sidang Kasus TPPU Senilai Rp 285 M, Desrizal: Saya Diberi Kuasa Tomy Winata Melapor ke Polda Bali
Tribun Bali/Putu Candra
Desrizal saat memberikan keterangan di PN Denpasar, Selasa (3/12/2019) 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Desrizal Chaniago diperiksa terlebih dahulu keterangannya selaku pelapor di persidangan Pengadilan Negeri (PN) Denpasar, Selasa (3/12/2019).

Desrizal melaporkan pemilik Hotel Kuta Paradiso, Harijanto Karjadi (65) terkait kasus dugaan pemalsuan akta otentik dan penggelapan.

"Saya sebagai kuasa hukum Tomy Winata diberi kuasa untuk melapor. Saya sebagai Pelapor, melaporkan yang bersangkutan ke Polda Bali.

Laporan seingat saya sekitar akhir Februari atau awal Maret 2018," jelas Desrizal dihadapan majelis hakim pimpinan Sobandi.

Dalam kesaksiannya, Desrizal menerangkan, ada beberapa tindak pidana yang dilayangkan ke Polda Bali terhadap terdakwa Harijanto Karjadi.

"Saya melaporkan tindak pidana memberikan keterangan palsu, penggelapan dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang dilakukan terdakwa," terang pria yang tersangkut kasus pemukulan hakim ini.

Hingga berita ini ditulis, sidang tengah berlangsung dengan agenda pemeriksaan keterangan Desrizal selaku Pelapor sekaligus kuasa hukum Tomy Winata.

Sedangkan Tomy Winata akan bersaksi sesudah Desrizal.

Diberitakan sebelumnya, majelis hakim pimpinan Sobandi menolak eksepsi Harijanto Karjadi.

Dengan ditolaknya eksepsi dari terdakwa, sidang dilanjutkan dengan pembuktian, yakni tim jaksa menghadirkan para saksi.

Harijanto sendiri dalam perkara ini didakwa melakukan tindak pidana yang merugikan korban Tomy Winata senilai USD 20.389.661 atau sekitar Rp 285 miliar lebih.

Atas perbuatannya terdakwa Harijanto didakwa dengan tiga pasal yaitu Pasal 226 ayat (1) dan ayat (2) KUHP tentang pemalsuan akta otentik dan Pasal 372 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang penggelapan. (*) 

Penulis: Putu Candra
Editor: Ady Sucipto
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved