I Gusti Ngurah Askhara Danadiputra Atau Ari Askhara Diberhentikan Menteri BUMN sebagai Dirut Garuda

TRIBUN-BALI.COM, JAKARTA -- Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memberhentikan Direktur Utama PT Garuda Indonesia I Gusti Ngurah Askhara Danadiputra alias Ari Askhara akibat diduga terlibat penyelundupan onderdil sepeda motor mewah Harley Davidson dan sepeda Brompton.

Harley Davidson tipe Shovelhead keluaran 1972 berharga sekitar Rp 800 juta itu didatangkan secara ilegal menggunakan pesawat milik negara, Garuda Indonesia Airbus A330-900 Neo, yang baru dibeli dari Prancis.

Erick Thohir menyatakan, proses pemberhentian Ari Askhara tetap dalam prosesnya yakni menunggu Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB).

• Diberhentikan dari Dirut Garuda, Begini Karier Cemerlang Ari Askhara di BUMN & Miliki Harta Rp 38 M

• Dirut Garuda I Gusti Ngurah Ashkara Dicopot Erick Thohir, Penyelundupan Harley Rugikan Negara

"Saya akan memberhentikan saudara Direktur Utama Garuda dan tentu proses ini ada prosedurnya," ujar Erick di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (5/12).

"Bahwa dari komite audit disebutkan, dipunyai kesaksian, diduga (Harley Davidson) milik saudara AA. Saudara AA beri instruksi cari motor klasik Harley Davidson pada tahun 2018," ujar Erick.

Erick Thohir mengungkapkan, seorang penumpang dengan inisial AA (Ari Askhara) sudah mencari motor klasik Harley Davidson sejak 2018.

Namun, Erick menyayangkan pencarian Harley Davidson tersebut berujung pada penyelundupan melalui pesawat Garuda Indonesia, perusahaan yang dipimpin Ari Askhara.

Harley Davidson yang diselundupkan tersebut keluaran tahun 1972.

"Pembelian dilakukan oleh AA pada April 2019. Proses transfer dilakukan ke rekening pribadi manajer keuangan Garuda di Amsterdam," kata Erick.

Menurutnya, kejadian ini sungguh menyedihkan karena prosesnya menyeluruh di BUMN, bukan individu saja.

"Saya sangat sedih ketika kita ingin angkat citra BUMN, tapi kalau oknum di dalam tidak siap, ini yang terjadi," ujar Erick.

Erick yang mantan Ketua Tim Kampanye Nasional Pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amien pada Pilpres 2019 mengungkapkan, bahkan akan mendalami lagi lebih dalam siapa saja oknum lain yang tersangkut dalam penyelundupan.

"Kita proses secara tuntas apalagi ada kerugian negara, tidak hanya perdata juga pidana," kata Erick, mantan presiden sekaligus pemilik klub raksasa Italia, Inter Milan.

Ia berterima kasih ke Direktorat Jenderal Bea Cukai dan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang sudah menindaklanjuti kasus ini.

"Saya ingin apresiasi ke Direktur Jenderal Bea Cukai dan timnya dan Ibu Menteri Keuangan yang langsung menindaklanjuti," kata Erick, pengusaha nasional yang membidangi perusahaan media dan banyak bidang lainnya.

Adapun Ari Askhara belum dapat dikonfirmasi, hingga berita ini diturunkan.

Jajaran petinggi atau direksi perusahaan penerbangan plat merah ini pun tak bicara banyak soal pemecatan Direktur Utama Garuda Indonesia Ari Askhara.

Sehari sebelumnya, Rabu (4/12), Erick mengatakan, sepeda motor diselundupkan menggunakan pesawat Airbus A 330-900 Neo baru yang dikirim dari Toulouse, Prancis.

Erick menyarankan direksi yang terlibat mengundurkan diri sebelum diketahui publik.

"Biar saja Bea Cukai melihat ada tidak kasusnya yang dilaporkan. Kalau benar ya harus dicopot. Ya lebih baik lagi sebelum ketahuan mending mengundurkan diri," kata Erick.

Saat ini, Erick masih memegang prinsip praduga tak bersalah. Namun, bila terbukti bersalah, Erick Thohir tak ragu-ragu untuk memecat direksi yang dimaksud.

Erick mengaku belum punya rencana merombak direksi maskapai berpelat merah itu. Dia enggan berkomentar lebih jauh karena masih menunggu penyelidikan Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

"Saya belum ada rencana (rombak direksi), kita lihat proses daripada yang sekarang ini, ya tunggu saja. Saya rasa Bu Sri Mulyani sudah menginstruksikan Kepala Bea Cukai melihat transparan mungkin dan beliau akan turun langsung," kata dia.

Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mendukung upaya Erick Thohir melakukan penertiban BUMN PT Garuda Indonesia (Persero). "Pernyataan Menteri BUMN sudah sangat tepat. Saya mendukung upayanya menertibkan aparat yang penyalahgunaan jabatannya dan melanggar sumpah jabatannya,” ujar Luhut.

Pernyataan ini menyusul Erick Thohir yang meminta semua pejabat Garuda Indonesia yang terlibat dalam penyelundupan sparepart Harley dan sepeda Brompton dalam maskapai Garuda untuk mundur daripada dicopot.

Menko Luhut mengatakan, tentu pihaknya mengedepankan asas praduga tidak bersalah. Namun menurut informasi yang diterima, pihak pemerintah hingga saat ini masih menunggu hasil investigasi yang dilakukan Bea Cukai terhadap komponen sepeda motor dan sepeda mewah yang dibawa melalui pesawat Airbus A330-900 tersebut.

Sementara Yenti Garnasih, pakar tindak pidana pencucian uang, mendorong agar kasus penyelundupan onderdil Harley Davidson dan sepeda Brompton ilegal ini tidak berhenti pada pemecatan Dirut Garuda Ari Askhara.

“Kalau pemecatan kan hanya urusan tindakan sanksi administrasi. Harus segera dilakukan juga penegakan hukum pidananya. Ungkap kasusnya, karena itu kan penyelundupan barang mewah dan merugikan negara hingga Rp 1,5 miliar,” katanya.

Hindari Wartawan

Ditemui usai rapat dengan Komisi VIII DPR, Vice President Corporate Secretary Garuda Indonesia, Ikhsan Rosan, berujar pihaknya mengikuti aturan yang berlaku dari Menteri BUMN Erick Thohir soal pencopotan Ari Askhara.

"Kan, Pak Menteri sudah ngasih statement. Kita ngikutin Pak Menteri saja, kan sudah ngasih statement ya," kata Ikhsan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (5/12).

Ikhsan langsung bergegas keluar dari Gedung Nusantara II DPR RI.

Meski masih dicecar pertanyaan oleh wartawan, Ikhsan tetap enggan berkomentar lebih.

Direktur Keuangan dan Manajemen Resiko Garuda Indonesia Fuad Rizal juga lepas dari pantauan awak media usai mengejar jawaban dari Ikhsan.

Di tempat serupa, di Gedung DPR RI, Direktur Niaga PT Garuda Indonesia (Persero), Pikri Ilham Kurniansyah lari terbirit-birit menghindari awak media. 

Pikri berlari usai menghadiri rapat bersama Komisi VIII DPR RI sebagai perwakilan Garuda menggantikan Direktur Utama (Dirut) Garuda yang berhalangan hadir.

Ketika rapat membahas BPIH telah berakhir, Pikri yang sedang berbincang dengan sejumlah anggota Komisi VIII DPR RI tiba-tiba didatangi awak media secara berbondong-bondong.

Melihat kerumunan awak media yang menyerbunya, Pikri kemudian mengenakan topi berwarna putih dan berlari kencang menuruni sejumlah anak tangga lalu keluar dari gedung Nusantara II DPR RI.

Tubuh Pikri kemudian tak lagi terlihat oleh awak media begitu rombongan yang mengejarnya tiba di lokasi parkir gedung Nusantara II.

Akan tetapi, di lokasi parkir, para awak media justru tidak sengaja bertemu Vice President Corporate Secretary Garuda Indonesia, Ikhsan Rosan.

Ikhsan semula coba menghindari wartawan yang ingin meminta keterangan seputar kasus penyelundupan sparepart Harley dan sepeda Brompton pun tak bisa mengelak.

Walau sedikit, dia akhirnya memberikan keterangan terkait apakah Dirut Garuda sudah dipecat atau tidak oleh Menteri BUMN Erick Thohir.

Wakil Ketua Komisi VIII F-PKB Marwan Dasopang, memimpin rapat DPR RI membahas BPIH di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (5/12).

Sebelum rapat dimulai, ia menyebut ada dua surat kuasa dari Dirut Garuda dan Pertamina.

"Ini ada dua surat kuasa dari Pertamina dan Garuda, Dirutnya tidak bisa hadir.

Silakan anggota panja (panitia kerja) menilai dahulu apakah surat kuasa ini memenuhi kriteria?" kata Marwan.

Sebelumnya diberitakan Kompas.com, Ikhsan Rosan membenarkan pesawat Airbus A330-900 milik Garuda Indonesia membawa masuk onderdil motor Harley Davidson.

“Memang ada beberapa karyawan kita yang membawa onderdil (Harley Davidson ilegal) itu,” ujar Ikhsan kepada Kompas.com, Selasa (3/12).

Petugas Bea dan Cukai mendapati barang-barang ilegal itu saat pesawat Airbus A330-900 yang dipesan oleh maskapai pelat merah tersebut tiba di Indonesia pada pertengahan November 2019 lalu.

Menurut Ikhsan, Garuda Indonesia siap menaati peraturan yang berlaku. Termasuk membayar biaya impor barang-barang tersebut.

“Kalau misalnya diminta bayar (biaya impor) kita akan bayar. Kalau misalnya tetap dilarang akan kita kembalikan,” kata Ikhsan.

Ikhsan menambahkan, saat ini onderdil motor Harley Davidson tersebut masih ditahan oleh petugas Bea dan Cukai.

“Biaya pajaknya sekitar Rp 50 jutaan,” ucap dia.

Seharga Rp 800 Juta

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut potensi kerugian negara dari penyelundupan Harley Davidson dan sepeda Brompton di pesawat Garuda Indonesia mencapai Rp 1,5 miliar.

Sri Mulyani memperkirakan harga motor Harley Davidson yang diselundupkan itu mencapai ratusan juta per unitnya.

Harga itu menurut Sri Mulyani, berdasarkan penelusuran dan melihat harga di pasar.

"Motor Harley Davidson tersebut mungkin sampai Rp 800 juta per unitnya," sebut  Sri Mulyani di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Kamis (5/12).

Turut dalam konferensi pers ini adalah Menteri BUMN Erick Thohir dan sejumlah anggota Komisi XI DPR RI di Kementerian Keuangan. 

Konferensi pers digelar setelah dilakukan temuan terhadap Harley Davidson dan sepeda Brompton ilegal menggunakan pesawat baru Garuda Indonesia.

Sedangkan nilai dari sepeda Brompton berkisar Rp 50 juta-Rp 60 juta per unitnya. "Sepeda Brompton berkisar Rp 50 juta hingga Rp 60 juta per unitnya. Mungkin ada yang bilang lebih," jelasnya.

"Dengan demikian total kerugian negara, potensi atau yang terjadi kalau mereka tidak melakukan deklarasi ini adalah antara Rp 532 juta hingga Rp 1,5 miliar," ujarnya.

Sri Mulyani menjelaskan, Ditjen Bea dan Cukai Kemenkeu masih terus meneliti terkait motif awal dan siapa pemilik motor Harley Davidson bekas dan dua unit sepeda Brompton ilegal yang dibawa pesawat Garuda Indonesia dari Prancis ini.

"Bea dan Cukai sedang melakukan terus proses penelitian lebih lanjut terhadap pihak ground handling dan nama penumpang yang tertulis dalam claim tag," kata Sri. (tribun network/rez/ria/ham/ius/yov/mal)

Langganan berita pilihan tribun-bali.com di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/TribunBaliTerkini