Disnaker Bali Beri Teguran Tertulis Riksa I Burger Shot Soal Lowongan Kerja Diskriminatif

Ida Bagus Ngurah Arda menyampaikan sudah menurunkan pengawas dan pejabat fungsional tenaga kerja untuk meminta klarifikasi perusahaan terkait Loker

Tribun Bali/Wema Satya Dinata
Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) dan ESDM Provinsi Bali Ida Bagus Ngurah Arda 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) dan ESDM Provinsi Bali mengaku sudah menerjunkan tim untuk memeriksa perusahaan Burger Shot yang telah memposting Lowongan Kerja ( Loker) berbau SARA dengan menyebut salah satu nama agama.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan ESDM Provinsi Bali Ida Bagus Ngurah Arda menyampaikan pihaknya sudah menurunkan pengawas dan pejabat fungsional tenaga kerja untuk meminta klarifikasi perusahaan terkait Loker itu. 

“Jadi sekarang dalam tahap pengumpulan data-data dan informasi klarifikasi dari perusahaannya, kenapa ada lowongan seperti itu,” kata Gus Arda di Denpasar, Jumat (6/12/2019).

Soal Loker Diskriminatif Burger Shot, Ketua PHDI Bali: Tanpa Perlu Lapor, Polisi Bisa Langsung Sidik

Soal Postingan Loker Burger Shot dengan Agama Tertentu, PHDI Beri Respons

Lebih lanjut dijelaskan, ketika ada suatu kasus maka Disnaker Bali lebih dahulu akan memanggil pihak perusahaan untuk melakukan Pemeriksaan I (Riksa I).

Sedangkan sanksi yang diberikan tergantung pada pelanggaran terhadap norma kerja yang dilakukan perusahaan.

Saat ini manajemen perusahaan Burger Shot masih dalam pemeriksaan.

Dari pihak pengawas tenaga kerja, Perusahaan diduga melanggar ketentetuan pasal 5 UU nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.

Selanjutnya pelanggaran terhadap pasal 5 UU ketenagakerjaan dapat dikenai sanksi administrasi, pertama teguran tertulis, kedua, penutupan sebagian usaha, dan ketiga, pencabutan izin usaha.

“Sanksinya bertahap, sekarang masuk teguran tertulis berupa nota Riksa I,” imbuhnya.

Pemecatan Dirut Garuda Ari Askhara Langkah Tepat, Astindo: Travel Agent Sudah Kehilangan Kepercayaan

Dirut Garuda Ari Askhara Diganti, Mengapa Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Gembira?

Diselundupkan Dirut Garuda Ari Askhara, Inilah Daftar Harga Sepeda Brompton Serta Keistimewaannya

Gus Arda mengimbau agar setiap perusahaan mengikuti norma kerja dan norma K3.

Seperti pembayaran upah sesuai ketentuan, wajib lapor secara online, hak-hak dari karyawan, termasuk perekrutan karyawan.

Adapun wajib lapor yang harus dilakukan perusahaan terkait identitas perusahaan, hubungan ketenagakerjaan, perlindungan ketenagakerjaan dan kesempatan kerja. 

Semua laporan itu wajib dilaporkan secara tertulis kepada Disnaker setempat.

Bila perusahaan mengabaikan wajib lapor itu sesuai UU nomor 7 tahun 1981 tentang wajib lapor Ketenagakerjaan di perusahaan, pada pasal 6 dan pasal 8, maka sanksinya adalah dapat diancam pidana kurungan 3 bulan dan denda Rp 1 juta.

Halaman
12
Sumber: Tribun Bali
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved