RUU Provinsi Bali Belum Masuk Prioritas di Pusat, Koster Janjikan Lobi Jokowi

Meski RUU Provinsi Bali telah masuk di Prolegnas 2020, namun belum terdaftar di dalam Prolegnas prioritas.

RUU Provinsi Bali Belum Masuk Prioritas di Pusat, Koster Janjikan Lobi Jokowi
Dok. Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Bali
Gubernur Bali Wayan Koster saat menyerahkan RUU Tentang Provinsi Bali beserta Naskah Akademik sebagai bahan kajian dan pertimbangannya ke Komisi II DPR RI di Jakarta, Selasa (26/11/2019) 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan, bahwa dirinya akan melakukan lobi politik guna memuluskan Rancangan Undang-Undang (RUU) Provinsi Bali di Pemerintah Pusat.

Pemikiran itu tercetus setelah Gubernur Koster melakukan audiensi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) beberapa waktu lalu.

Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Koster mendapatkan penjelasan bahwa RUU Provinsi Bali sudah masuk ke Prolegnas pada 2020.

Meski RUU Provinsi Bali telah masuk di Prolegnas 2020, namun belum terdaftar di dalam Prolegnas prioritas sebanyak 50 RUU yang akan dibahas DPR RI di pusat.

Oleh karena itu, proses lobi politik ini dilakukan agar RUU Provinsi Bali bisa masuk ke dalam Prolegnas prioritas paling lambat tahun 2021 mendatang.

Jejak Telapak Kaki di Dinding Ungkap Aksi Pembobolan Beruntun di 7 Vila Wilayah Kuta Utara

Pembayar Pajak Tepat Waktu di Bali Dapat Motor dan Sepeda, Ini Nama-nama Pemenangnya

"Lobi politik ini akan saya lakukan sendiri, karena tidak semua orang mempunyai kemampuan seperti itu," kata Gubernur Koster saat konferensi pers di rumah jabatannya, Selasa (10/12/2019).

Dijelaskan bahwa lobi politik yang dimaksud akan dilakukan secara lembaga dan bukan dengan individual, termasuk meminta bantuan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) karena telah menang 91,68 persen di Bali.

Oleh karena itu, Gubernur Koster mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk terus melakukan perjuangan agar RUU Provinsi Bali dapat tembus di Prolegnas Prioritas pada 2020 atau paling lambat 2021.

Dirinya mengatakan, meski sebuah RUU masuk dalam Prolegnas prioritas, belum tentu juga dibahas oleh DPR RI.

"Gak masuk dalam Prolegnas prioritas tiba-tiba bisa dibahas, bisa nyela langsung. Saya tahu bagaimana proses di DPR itu. Jadi karena itu, pertempuran di DPR ini tidak sekali melangkah, tapi bertahap," paparnya.

Halaman
12
Penulis: I Wayan Sui Suadnyana
Editor: Huda Miftachul Huda
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved