Breaking News:

Tim Penasihat Hukum Mantan Wagub Sudikerta Sebut Tuntutan Jaksa Cukup Berat

Tim penasihat hukum terdakwa I Ketut Sudikerta menilai tuntutan tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) cukup berat.

Tribun Bali / I Nyoman Mahayasa
Mantan Wakil Gubernur Bali, I Ketut Sudikerta menjalani sidang tuntutan di Pengadilan Negeri (PN) Denpasar, Kamis (12/12/2019),Ia menjalani sidang tuntutan terkait perkara dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), penggelapan, dan pemalsuan senilai Rp 150 miliar. 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Tim penasihat hukum terdakwa I Ketut Sudikerta menilai tuntutan tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) cukup berat. 

Selain itu, mereka juga menganggap apa yang dilayangkan tim jaksa tidak sesuai dengan fakta persidangan.

Atas tuntutan itu, tim penasihat hukum Sudikerta mengajukan pembelaan (pledoi) secara tertulis. Nota pembelaan akan dibacakan pada sidang Selasa pekan depan.

"Tuntutan jaksa cukup berat, kami tidak menerima. Tidak sesuai dengan apa yang ada dalam fakta persidangan. Kami tetap akan mengajukan pembelaan tertulis," ucap Nyoman Darmana ditemui usai sidang di Pengadilan Negeri (PN) Denpasar, Bali, Kamis (12/12/2019).

Ditambahkan anggota penasihat hukum lainnya, Nyoman Dira, mengatakan dari fakta persidangan harusnya Sudikerta bebas dari segala dakwaan jaksa.

Namun dari semua dakwaan, jaksa membuktikan dua dakwaan yakni penipuan dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

"Dari semua dakwaan jaksa, dua dakwaan yang terbukti yakni pasal penggelapan dan TPPU. Tuntutannya digabung, pidana penggelapan dan TPPU," sambungnya.

Terkait dengan pembelaan, pihaknya kembali menegaskan, dari awal tim penasihat hukum tetap berkeyakinan perkara ini masuk ke ranah perdata.

"Pembelaan kami dari awal kami tetap yakin ini ranah perdata. Kami konsisten karena mulai dari eksepsi masuk perdata. Ini kan dasarnya semua akta. Terserah majelis besok," jelas Dira.

"Kami berpedoman bahwa eksepsi kami dari awal perdata karena semua dibuat akta. Akta pelepasan hak ada, ada pembatalan jual beli ada, akta pendirian PT ada, dan lainnya. Tidak mungkin Alim Markus percaya tanpa adanya badan hukum yang berdiri yakni PT Pecatu Bangun Gemilang," imbuhnya. (can)

Penulis: Putu Candra
Editor: Ni Ketut Sudiani
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved