Breaking News:

Wabup Made Kasta Pertanyakan Angka Kemiskinan di Klungkung yang Tak Turun Signifikan

Pemkab Klungkung, menggelar rapat koordinasi Tim Penanggulangan Kemiskinan di ruang rapat Kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan.

Tribun Bali / Eka Mita Suputra
Pemkab Klungkung menggelar rapat koordinasi Tim Penanggulangan Kemiskinan di ruang rapat Kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, Klungkung, Bali, Kamis (12/12/2019). 

TRIBUN-BALI.COM, KLUNGKUNG - Pemkab Klungkung, Bali, menggelar rapat koordinasi Tim Penanggulangan Kemiskinan di ruang rapat Kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, Kamis (12/12/2019).

Dalam rapat tersebut, Wakil Bupati Klungkung, Made Kasta menyatakan masih ada perbedaan persepsi tentang kriteria kemiskinan antara pemerintah pusat dengan kondisi riil di Klungkung sehingga program pengentasan kemiskinan yang dijalankan justru belum maksimal.

Wabup Kasta memaparkan data kemiskinan di Kabupaten Klungkung sesuai data Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) 2018 menggunakan pendekatan basis data terpadu ( BDT), berjumlah 14.327 Rumah Tangga Sasaran (RTS).

Angka pengangguran mengalami penurunan walaupun tidak signifikan yaitu sebanyak 1.517 orang di tahun 2018.

Dilihat dari dimensi ekonomi umur 15 tahun ke atas, penduduk yang tergolong ke dalam angkatan kerja pada tahun 2018 Kabupaten Klungkung sebesar 78,11%, nilai ini mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2017 yang besarnya 77,07 %.

Kondisi ini menunjukan terjadi peningkatan jumlah penduduk yang bekerja.

Sementara persentase kedalaman kemiskinan di Klungkung justru bertambah, pada tahun 2017 yakni 0,33 persen, dan meningkat tajam pada 2018, yaitu 0,79 persen.

"Di tengah berbagai upaya yang sudah dilakukan Pemkab Klungkung dalam mengurangi angka kemiskinan seperti program Bedah Desa,  Bantuan Bedah/Rehab Rumah, Pelatihan Kerja Bagi KK Miskin dan Disabitas serta berbagai program lainnya, tapi angka kemiskinan tidak berkurang signifikan," ujar Made Kasta.

Menurutnya, hal tersebut disebabkan adanya perbedaan persepsi kriteria kemiskinan dari pemerintah pusat dan keadaan riil di Klungkung.

Selain itu, cara penanggulangan kemiskinan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat tidak sesuai keadaan riil di lapangan.

“Data angka kemiskinan di Klungkung tidak bergerak signifikan. Bahkan angka kedalaman kemiskinan bertambah, padahal kami gencar melakukan berbagai program pengurangan kemiskinan. Saya kira hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan persepsi kriteria kemiskinan. Selain itu cara penanggulangannya yang ditetapkan oleh pemerintah pusat tidak sesuai keadaan di lapangan,” ujar Wabup Made Kasta.

Dalam menjalankan program pengentasan kemiskinan, ke depannya diharapkan kadus atau desa mengusulkan  sesuai dengan kriteria kemiskinan riil di Klungkung. Tidak hanya sebatas mengikuti kriteria kemiskinan pemerintah pusat.

“Kita telusuri apa akar dari kemiskinan, kemudian dicarikan solusinya. Perbekel juga harus bekerja maksimal karena Perbekel merupakan garda terdepan penuntasan kemiskinan,” ungkapnya. (mit)

Penulis: Eka Mita Suputra
Editor: Ni Ketut Sudiani
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved