Pastika Usulkan Perubahan Judul Ranperda Kontribusi Wisatawan, Ini Alasanya

DPD RI Provinsi Bali mengundang Pokli dan Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Bali untuk membahas perkembangan Ranperda tentang Kontribusi Wisatawan

Penulis: Wema Satya Dinata | Editor: Irma Budiarti
Tribun Bali/Wema Satyadinata
Pertemuan - Suasana pertemuan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Provinsi Bali dengan Kelompok Ahli (Pokli) Pemprov Bali dan Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Bali di Sekretariat DPD RI Bali, Denpasar, Bali, Jumat (13/12/2019). Pastika Usulkan Perubahan Judul Ranperda Kontribusi Wisatawan, Ini Alasanya 

Pastika Usulkan Perubahan Judul Ranperda Kontribusi Wisatawan, Ini Alasanya

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Provinsi Bali mengundang Kelompok Ahli (Pokli) Pemprov Bali dan Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Bali untuk membahas perkembangan Rancangan Peraturan Daerah ( Ranperda) tentang Kontribusi Wisatawan untuk Perlindungan Alam dan Budaya Bali.

Anggota BULD (Badan Urusan Legislasi Daerah) DPD RI Dapil Bali, Made Mangku Pastika mengusulkan penyesuaian judul Ranperda tentang Kontribusi Wisatawan untuk Perlindungan Alam dan Budaya Bali.

Judul yang diusulkan diganti adalah kata ‘kontribusi’ selanjutnya diubah menjadi donation (donasi) atau sumbangan. 

Usulan ini disampaikan oleh Pastika mengingat dirinya sebagai perwakilan daerah yang memperjuangkan kepentingan Bali di Pusat.

Lebih lanjut Anggota Komite II DPD RI ini mengatakan, yang menjadi primadona pariwisata Bali adalah budaya, agama, kearifan lokal dan alam.

Kalau aspek-aspek ini sampai rusak, maka wisatawan tidak akan mau datang lagi ke Pulau Dewata. 

Maka dari itu untuk menjaga dan melestarikan budaya, agama, kearifan lokal dan alam Bali diperlukan biaya dan energi, di samping usaha keras dari masyarakat Bali untuk tetap menjaganya. 

Sebagai contoh, Pemprov Bali yang selama ini memberikan bantuan keuangan khusus untuk desa adat dan subak, keperluan upacara, membangun tempat ibadah, membantu sekaa-sekaa seni, hingga menggelar Pesta Kesenian Bali melalui APBD. 

PLN Akan Bangun Gardu Induk di Tianyar Tahun 2020

8 Pimpinan Lembaga Daerah ke Banyuwangi, Belajar Spirit Inovasi

Sayangnya, alokasi anggaran untuk menjaga semua daya tarik pariwisata itu hanya bersumber dari pajak kendaraan bermotor.

Bali tidak menerima dana bagi hasil dari pusat lantaran tidak memiliki sumber daya alam.

Padahal sudah menyumbang devisa dari pariwisata budaya sekitar Rp 130-150 triliun per tahun.

"Oleh karena itu, kita minta kepada pemerintah supaya boleh meminta sumbangan dari para wisatawan asing yang masuk ke Bali. Ini di dunia biasa, bahkan UNESCO mengizinkan untuk proteksi budaya dan lingkungan," ujar Pastika di Sekretariat DPD RI Perwakilan Bali, Denpasar, Bali, Jumat (13/12/2019).

Menurut Pastika, pemerintah pusat mestinya tidak memiliki alasan untuk menolak kalau tujuan donasi adalah perlindungan alam dan budaya.

Halaman
123
Sumber: Tribun Bali
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved