Ditjen Kebudayaan Gelar Rakor Nasional Bidang Kebudayaan di Bali, Beberapa Hal Ini Dibahas

Ditjen Kebudayaan Gelar Rakor Nasional Bidang Kebudayaan di Bali.Bertujuan untuk mengintegrasikan alur perencanaan kebudayaan dari daerah hingga pusat

Ditjen Kebudayaan Gelar Rakor Nasional Bidang Kebudayaan di Bali, Beberapa Hal Ini Dibahas
Tribun Bali/Zaenal Nur Arifin
Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Bidang Kebudayaan yang diadakan di The Westin Resort Nusa Dua, Bali, Rabu (18/12/2019). 

TRIBUN-BALI.COM, MANGUPURA - Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bekerja sama dengan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan serta Kementerian Dalam Negeri menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bidang Kebudayaan di The Westin Resort, Nusa Dua, Bali dari tanggal 18 sampai 20 Desember 2019.

Pembukaan Rakornas Bidang Kebudayaan ini dihadiri oleh 200 peserta berasal dari Ditjen Kebudayaan, perwakilan-perwakilan Kementerian/lembaga terkait, Gubernur, Walikota, Bupati serta dinas-dinas kebudayaan tingkat provinsi maupun kabupaten kota yang telah menyusun dan melengkapi Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD).

Sebagai informasi, Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) kabupaten/kota adalah dokumen yang memuat kondisi faktual dan permasalahan yang dihadapi daerah dalam upaya Pemajuan Kebudayaan beserta usulan penyelesaiannya.

Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten/Kota merupakan landasan kebijakan pembangunan Kebudayaan di daerah. 

Buka Rakornas BMKG, Presiden Berikan 3 Arahan Terkait Kerawanan Bencana di Tanah Air

Natal dan Tahun Baru 2019-2020, Ditjen Hubud Catat Ada 222 Extra Flight

Melihat Kebudayaan Bali Lewat Balinese Culture Performance di Terminal Bandara Ngurah Rai

“Pertemuan dengan jajaran kepala daerah ini bertujuan untuk mengintegrasikan alur perencanaan kebudayaan dari tingkat daerah hingga pusat, mempercepat upaya pemajuan kebudayaan di daerah, membentuk kesepahaman antara pemerintah pusat dan daerah mengenai arah pemajuan kebudayaan 5 tahun ke depan,” jelas Dirjen Kebudayaan Kemendikbud, Hilmar Farid, Rabu (18/12/2019).

Serta menciptakan pembagian peran yang jelas dan adil antara pemerintah pusat dan daerah di bidang kebudayaan, serta memperkuat upaya pemajuan kebudayaan dari desa sampai pusat.

Sehingga diharapkan akan terwujud sinkronisasi perencanaan dan aksi pemajuan kebudayaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Dalam rakor ini juga diharapkan dapat menjadi ajang musyawarah untuk mufakat secara luas dan sebagai arena diskusi bagi pemerintah pusat serta pemerintah daerah guna mendapatkan penyelesaian tentang permasalahan dan upaya pemajuan kebudayaan di daerah.

Implementasi mekanisme sinkronisasi Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD), Rencana Pembarigunan Jangka Menengah Daerah (RNMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Implementasi mekanisme pembaruan PPKD.

Keterlibatan pemerintah daerah dalam aksi pemajuan kebudayaan nasional (Indonesiana, Pekan Kebudayaan Nasional (PKN) dan Gerakan Seniman Masuk Sekolah (GSMSM).

Halaman
123
Penulis: Zaenal Nur Arifin
Editor: Putu Dewi Adi Damayanthi
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved