Puan Maharani Bantu Percepat Proses RUU Provinsi Bali Masuk Prolegnas Prioritas 2020

Pemerintah Provinsi Bali harus bekerja keras melobi para pejabat tinggi di pusat agar RUU Provinsi Bali masuk Prolegnas Prioritas tahun 2020

Tribun Bali/Wema Satyadinata
RAPAT KOORDINASI - Puan Maharani hadir dalam rapat koordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Bali di Denpasar, Bali, Rabu (18/12/2019). Puan Maharani Bantu Percepat Proses RUU Provinsi Bali Masuk Prolegnas Prioritas 2020 

Puan Maharani Bantu Percepat Proses RUU Provinsi Bali Masuk Prolegnas Prioritas 2020

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Pemerintah Provinsi Bali harus bekerja keras melobi para pejabat tinggi di pusat agar Rancangan Undang-Undang (RUU) Provinsi Bali masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas tahun 2020.

Usul mempercepat masuknya RUU Provinsi Bali dalam Prolegnas prioritas tahun 2020 disampaikan Gubernur Bali Wayan Koster kepada Ketua DPR RI Puan Maharani saat rapat koordinasi di Gedung Wiswa Sabha Utama Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Bali, Rabu (18/12/2019).

Puan Maharani mengatakan RUU Provinsi Bali kini sudah masuk long list tahun 2020-2024 dengan nomor 162.

Dia akan meminta Komisi X yang menangani kepariwisataan dan kebudayaan, dan Komisi II yang menangani pemerintahan agar bersinergi sehingga RUU Provinsi Bali masuk Prolegnas Prioritas tahun 2020.

“Terkait RUU prioritas yang akan dibahas tahun 2020, memang kemarin kami minta untuk bisa direfocusing pada masa sidang kedua bulan Januari mendatang,” kata Puan.

Menurut Puan, DPR  mengedepankan kualitas, dan yang diprioritaskan dalam Prolegnas adalah hal-hal yang  bermanfaat bagi masyarakat luas.

Disperindag Sampai Lima Kali Minta Arak Bali Diistimewakan, Pergub Akan Atur Tata Kelola Arak Bali

Ida Pedanda Nyoman Temuku di Mata Keluarga, Sulit Mengungkapkan Perasaan & Tidak Mau Mengecewakan

“Kita harus berdoa dari list itu supaya bisa naik dulu ke short list. Bagaimana dan apa yang akan dibahas kita akan lihat lagi nanti,” kata Puan saat diwawancarai seusai rapat koordinasi.

Menurutnya, penyusunan RUU itu sulit karena mempunyai implikasi terhadap masyarakat banyak, baik sosial, ekonomi, kebudayaan dan sebagainya.

“Harus melibatkan seluruh stakeholder. Yang dibahas pasal per pasal sehingga tidak terjadi kesimpangsiuran,” jelasnya.

Halaman
12
Penulis: Wema Satya Dinata
Editor: Irma Budiarti
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved