Breaking News:

Puan Maharani Bantu Percepat Proses RUU Provinsi Bali Masuk Prolegnas Prioritas 2020

Pemerintah Provinsi Bali harus bekerja keras melobi para pejabat tinggi di pusat agar RUU Provinsi Bali masuk Prolegnas Prioritas tahun 2020

Tribun Bali/Wema Satyadinata
RAPAT KOORDINASI - Puan Maharani hadir dalam rapat koordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Bali di Denpasar, Bali, Rabu (18/12/2019). Puan Maharani Bantu Percepat Proses RUU Provinsi Bali Masuk Prolegnas Prioritas 2020 

Di samping itu, kata Puan Maharani, untuk mempercepat pembahasan RUU Provinsi Bali harus ada sinergi antara DPRD Bali dengan anggota DPR perwakilan Bali.

“Nanti kami bantu agar bisa lebih cepat prosesnya,” tuturnya.

Gubernur Bali Wayan Koster menyatakan tujuan diajukan RUU tentang Provinsi Bali sebagai revisi UU Nomor 64 Tahun 1958 tentang pembentukan daerah tingkat I Bali, NTB dan NTT dalam rangka memproteksi Bali.

“UU Nomor 64 tahun 1958 ini dasarnya adalah UUD Sementara 1950. Sekarang kita memakai UUD 1945. Kemudian negara waktu itu masih berbentuk Republik Indonesia Serikat, sekarang kita sudah NKRI,” kata Koster.

Sudikerta Mundur dari Dunia Politik, Begini Perjalanan Karirnya dari Jabat Bendahara hingga Wagub

Sengap Pilih Fokus Ngayah Jadi Jro Mangku Kawitan, Enggan Dicalonkan Jadi Wakil Bupati Tabanan

Gubernur mendapat informasi dalam daftar legislasi nasional, RUU Provinsi Bali masuk nomor 162 dari 248 RUU.

“Saya mendengar Badan Legislasinya yang belum, katanya ditunda pembahasannya pada masa sidang kedua bulan Januari,” kata Koster.

Pada kesempatan yang sama, Ketua DPRD Provinsi  Bali, Nyoman Adi Wiryatama menyatakan, UU Nomor 64 tahun 1958 sudah tidak relevan lagi untuk diimplementasikan.

“Kami sudah beberapa kali melakukan pertemuan dengan tokoh-tokoh masyarakat Bali, DPR dan DPD RI sudah sepakat agar Undang-Undang yang lama diganti,” katanya.

Saat bertemu DPR RI, pihaknya meminta agar UU Provinsi Bali diperbaharui supaya ada pengakuan terhadap Bali.

“Daerah lain mempunyai tambang, minyak, emas. Kami di Bali tidak mempunyai sumber daya alam apa-apa. Kami ingin negara hadir mengakui bahwa Bali mempunyai potensi,” demikian Wiryatama.

(*)

Penulis: Wema Satya Dinata
Editor: Irma Budiarti
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved