Sekda Bali Keluarkan Edaran Efisiensi Perjalanan Dinas, Selektif Memilih Kegiatan  

Sekda Bali Keluarkan Edaran Efisiensi Perjalanan Dinas, Selektif Memilih Kegiatan dan Sesuaikan Jumlah Personil  

Sekda Bali Keluarkan Edaran Efisiensi Perjalanan Dinas, Selektif Memilih Kegiatan   
Tribun Bali/Wema Satya Dinata
Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra mengaku mendapat arahan dari Presiden RI Joko Widodo supaya Pemerintah daerah melakukan efisiensi dalam hal anggaran, pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 di Istana Negara, Jakarta, Senin (16/12/2019) lalu.

Khusus untuk Provinsi Bali, salah satu yang akan diefisiensi adalah perjalanan dinas bagi PNS Pemprov Bali.

 “Karena itu ditingkat Provinsi saya memulainya karena ranahnya administrasi. Saya sudah memulai dan sudah mengeluarkan surat edaran kepada semua OPD untuk melakukan efisiensi perjalanan dinas,” kata Dewa Indra usai rapat di Kantor DPRD Bali, Jumat (20/12/2019).

Ia menjelaskan efisiensi perjalanan dinas dilakukan dengan cara, pertama, selektif memilih kegiatan yang akan dihadiri.

Wujudkan Daerah Bebas Korupsi, Sekda Dewa Indra Minta Kabupaten/Kota Miliki Forward-Looking Leaders

Sekda Bangli Tegaskan ASN Harus Netral dan Bijak Menggunakan Media Sosial

Kedua, jumlah personil yang akan mengikuti perjalanan dinas dikurangi sampai pada jumlah yang betul-betul dibutuhkan untuk tugas itu.

Menurutnya, kebijakan ini maksudnya bukan meniadakan perjalanan dinas bagi PNS karena ada rapat dan undangan yang wajib dihadiri seperti undangan dari Presiden dan Menteri. 

“Seperti misalnya Musrenbangnas, pasti Presiden memberikan arahan, salah satunya juga rasionalisasi birokrasi. Jadi itu penting, menerima arahan,” terangnya.

Tetapi efisiensi perjalanan dinas maksudnya adalah perjalanan itu dilakukan secara selektif, bila kurang urgent dan kurang penting, maka tidak perlu dihadiri.

Sedangkan kalaupun kegiatan itu harus dihadiri, personil yang dibawa tidak perlu terlalu banyak. 

“Misalnya, Sekda diminta menghadiri kegiatan, tidak perlu membawa rombongan 5 orang kalau tugas dari kelima orang itu tidak jelas, cukup membawa dua orang saja,” jelasnya.

Halaman
12
Penulis: Wema Satya Dinata
Editor: Putu Dewi Adi Damayanthi
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved