Mahkamah Konstitusi Putuskan OJK Dapat Kewenangan Penyidikan

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memutuskan kewenangan penyidikan OJK dapat dibenarkan dan konstitusional

Mahkamah Konstitusi Putuskan OJK Dapat Kewenangan Penyidikan
ojk. Mahkamah Konstitusi Putuskan OJK Dapat Kewenangan Penyidikan 

Mahkamah Konstitusi Putuskan OJK Dapat Kewenangan Penyidikan

Laporan Wartawan Tribun Bali, Anak Agung Seri Kusniarti

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, dalam sidang Rabu (18/12/2019), memutuskan kewenangan penyidikan OJK dapat dibenarkan dan konstitusional karena sesuai dengan tujuan dibentuknya OJK.

Keputusan Majelis Hakim MK disampaikan Ketua MK Anwar Usman, dengan anggota Aswanto, Aswanto, Arief Hidayat, Saldi Isra, Manahan M P Sitompul, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams di Gedung MK RI Jakarta.

Tahun 2019 Suksma Bali Berhasil Mengumpulkan 15.571 Kg Sampah Non Organik

Ketenagakerjaan di Bali Menurun, Berdampak Peningkatan Tingkat Pengangguran

Keputusan MK tersebut dengan demikian menolak gugatan yang disampaikan sejumlah pemohon gugatan, antara lain empat orang dosen Fakultas Hukum Universitas Surakarta dan dua orang dari PT Sunprima Nusantara Pembiayaan.

MK dalam keputusannya menjelaskan, kewenangan penyidikan OJK dapat dibenarkan dan adalah konstitusional, sepanjang pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik Kepolisian. 

Cok Ace Dikukuhkan Jadi Profesor ISI Denpasar

Kekurangan Anggaran Hingga Rp 11 Miliar, Jamkesda Bangli Hanya Cukup Sampai September 2019

Dengan kata lain, terlepas dari jenis-jenis tindak pidana dalam sektor jasa keuangan yang sangat beragam, dengan mengingat tujuan dibentuknya OJK, Mahkamah memandang kewenangan penyidikan OJK adalah konstitusional. 

"Artinya, telah ternyata bahwa kewenangan OJK bukanlah semata-mata dalam konteks penegakan hukum administratif, semata tetapi dalam batas-batas dan syarat-syarat tertentu juga mencakup kewenangan penegakan hukum yang bersifat pro justitia. Demikian bunyi keputusan MK," kata Deputi Komisioner Hubungan Masyarakat dan Manajemen Strategis, Anto Prabowo, dalam siaran pers yang diterima Tribun Bali, Kamis (19/12/2019).

UU No 21/2011 tentang OJK pada pasal 49, 50, 51 mengatur kewenangan penyidikan yang dimiliki OJK antara lain mengatur kewenangan penyidikan dalam pengawasan sektor jasa keuangan.

(*)

Penulis: Rizal Fanany
Editor: Irma Budiarti
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved