Pemkab Klungkung Terima Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Bali, Ini Yang Menjadi Catatan

Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta menerima Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Provinsi Bali untuk Semester II Tahun 2019

Pemkab Klungkung Terima Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Bali, Ini Yang Menjadi Catatan
Pemkab Klungkung
Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta didampingi Wakil Ketua DPRD Klungkung Tjokorda Gede Agung menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Bali untuk Semester II Tahun 2019 dari Kepala BPK Haryoso Sulisyanto, di aula gedung BPK Provinsi Bali Senin (23/12/2019) malam. Pemkab Klungkung Terima Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Bali, Ini Yang Menjadi Catatan 

Pemkab Klungkung Terima Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Bali, Ini Yang Menjadi Catatan

TRIBUN-BALI.COM, KLUNGKUNG - Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta didampingi Wakil Ketua DPRD Klungkung Tjokorda Gede Agung menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Bali untuk Semester II Tahun 2019 dari Kepala BPK Haryoso Sulisyanto, di aula gedung BPK Provinsi Bali, Denpasar, Bali, Senin (23/12/2019) malam.

Acara ini turut dihadiri Gubernur Bali, Wakil Bupati Tabanan, Wakil Wali Kota Denpasar, serta Pimpinan DPRD Provinsi Bali, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Tabanan, dan Kota Denpasar.

Dalam laporannya, Kepala BPK Haryoso Sulisyanto mengatakan BPK senantiasa turut serta dalam peningkatan tata kelola keuangan yang baik melalui pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, maupun pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Untuk Kabupaten Klungkung, sama seperti Pemerintah Privinsi Bali, di mana laporan hasil pemeriksaan yang diserahkan merupakan hasil pemeriksaan kinerja atas peningkatan kualitas pembelajaran melalui penjaminan mutu dan implementasi kurikulum dalam mewujudkan terselenggaranya wajib belajar 12 Tahun.

Kasatlantas Polresta Denpasar Pimpin Penandatanganan Pakta Integritas

Polda Bali Perketat Pengamanan Malam Misa dan Natal

BPK masih menemukan adanya kelemahan yang perlu menjadi perhatian untuk segera ditindaklanjuti.

Di antaranya Pemerintah Provinsi Bali dan Kabupaten Klungkung belum sepenuhnya menjalankan siklus penjaminan mutu pendidikan berdasarkan data dan informasi tervalidasi.

Selain itu, Dinas Pendidikan Provinsi Bali dan Kabupaten Klungkung belum sepenuhnya memanfaatkan hasil penilaian dalam implementasi kurikulum 2013.

Demi efektifnya hasil pemeriksaan BPK, pihaknya mengharapkan pemerintah daerah segera menindaklanjuti rekomendasi BPK selambat lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

Di akhir sambutannya, Kepala Perwakilan mengharapkan hasil pemeriksaan dapat memberikan dorongan dan motivasi untuk memperbaiki pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

3 Pemain Bali United Ini Tak Ikuti Euforia Pesta Juara, Begini Sebabnya

Dari Nagita Slavina hingga Nikita Mirzani, 7 Artis Ini Sudah Kaya Raya Sejak Lahir

Halaman
12
Penulis: Eka Mita Suputra
Editor: Irma Budiarti
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved