Adu Ampuh Cara Anies Baswedan dan Ahok Mengatasi Banjir Jakarta, Ini Perbedaan Program-programnya
Dalam kurun lima tahun ini, terdapat perbedaan cara dalam pengendalian banjir oleh Pemprov DKI Jakarta.
lihat foto
"Pada program pembangunan prasarana dan sarana pengendali banjir telah dilaksanakan sejumlah kegiatan. Di antaranya pengembangan situ, waduk, embung dan kanal," kata Basuki.
Kegiatan-kegiatan itu meliputi pembebasan lahan di Waduk Kampung Rambutan, Waduk Kampung Rambutan 1, Sunter Hulu, Kanal Banjir Timur, Kali Pesanggrahan, Kali Sunter, dan Kali Ciliwung dengan luas total 71.113 hektare.
Saat mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI pada 2016, Ahok memasukkan pembuatan embung dan waduk ini sebagai salah satu program pengendalian banjir.
"Kita (program) yang baru akan membuat banyak embung waduk. Kita sekarang sedang beli-beli tanah," ujar Basuki atau Ahok di Rumah Lembang, Menteng, Selasa (29/11/2016) sebagaimana dikutip dari Kompas.com.
Namun, Ahok akhirnya kalah di Pilkada 2017.
- Pembuatan Sumur Resapan hingga Biopori
Di masa Ahok, Pemprov DKI juga telah melakukan persiapan pembangunan tanggul national Capital Integrated Coastal Development (NCICD), pembuatan 272 sumur resapan dan pembuatan 667.573 lubang biopori.
Hal itu disampaikan Ahok dalam LKPJnya pada 2014.
2. Pengendalian Banjir di Era Anies Baswedan
Menggantikan Ahok, Anies yang menjabat Gubernur DKI Jakarta pada 16 Oktober 2017 memiliki program pengendalian banjir yang berbeda dengan Ahok.
Berikut sejumlah program pengendalian banjir ala Anies:
1. Naturalisasi Sungai
Berbeda dengan Ahok yang memilih normalisasi sungai, Anies menjalankan program naturalisasi sungai.
Dengan program ini, Anies menyatakan tak ingin menggusur warga di bantaran sungai.
"Naturalisasi kita jalankan. Bahkan (tahun) 2019, nanti kita sudah lihat jadi hasilnya, akhir tahun ini Insya Allah sudah selesai," kata Anies, Kamis (2/5/2019) dikutip dari TribunJakarta.
