30 Sanggar Seni di Bali Dapat Penghargaan Sertifikat Patakam Patram Budaya

Proses pemberian sertifikat ini melibatkan Majelis Pertimbangan dan Pembinaan Kebudayaan.

Istimewa/Humas Pemprov Bali
Gubernur Bali Wayan Koster menyerahkan sertifikat Patakam Patram Budaya kepada 30 sanggar seni dalam Hari Jadi ke-34 Dinas Kebudayaan Provinsi Bali di Gedung Ksirarnawa Taman Budaya Provinsi Bali, Selasa (7/1/2020) 

30 Sanggar Seni di Bali Dapat Penghargaan Sertifikat Patakam Patram Budaya

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali memberikan sertifikat Patakam Patram Budaya kepada 30 sanggar seni di Bali.

Sertifikat tersebut diserahkan langsung oleh Gubernur Bali Wayan Koster pada Hari Jadi ke-34 Dinas Kebudayaan Provinsi Bali di Gedung Ksirarnawa Taman Budaya Provinsi Bali, di Denpasar, Selasa (7/1/2020).

Berbagai sanggar seni itu diantaranya Sanggar Bali Warini, Sanggar Lukis Jepun Putih, Sanggar Rare Duita, Sanggar Tari dan Tabuh Kertajaya, Sanggar Sení Mini Arthis, Sanggar Seni Surya Candra, Sanggar Seni Citta Wistara, Komunitas Kertas Budaya, LKP Satya Laksana dan LKP Pradnya Swari.

Kemudian juga ada Sanggar Paripurna, Sanggar Widya Buana Aga, Sanggar Dana Swara, Sanggar Lokananta, Sanggar Kayonan, Sanggar Kanaka Art, Sanggar Alit Demen Melajah, Sanggar Rare Angon, Sanggar Kapucuk serta Sanggar Asta Musti.

Selain itu sertifikat juga diberikan kepada Sanggar Seni Kembang Bali, Sanggar Tari Ayu, Sanggar Tari Sekar Rare, Sanggar Tari Guntur Madu, Sanggar Tari Dharmawangsa, Sanggar Seni Pancer Langit Bali, Sanggar Tari Sekar Segara Madu, Sanggar Seni Santi Budaya, Padepokan Seni Dwi Mekar dan yang terakhir Sanggar Seni Manik Utara.

Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali I Wayan “Kun” Adnyana mengatakan, Patakam Patram Budaya adalah sertifikat untuk kualitas tatakelola suatu sanggar di Bali.

Sertifikat ini masa berlakunya lima tahun. 

“Jadi kalau sanggar yang sudah dapat ini sudah diakui memadai (atau) unggul dalam tatakelola,” jelasnya.

Namun Kun Adnyana menjelaskan, bilamana nanti walau sudah dapat sertifikat, tetapi di lapangan ada fakta-fakta kecurangan maka sertifikat tidak akan berlaku lagi alias dicabut.

Dijelaskan lagi, bahwa proses pemberian sertifikat ini melibatkan Majelis Pertimbangan dan Pembinaan Kebudayaan (Listibya).

“Jadi Listibya yang melakukan penilaian lapangan terkait dengan kelengkapan borang dari masing-masing sanggar,” kata Kun Adnyana.

Diakui bahwa kebanyakan sanggar seni yang menerima sertifikat ini juga mendapatlan pengharagaan Kerthi Bhuwana Sandhi Nugraha yang diserahkan pada 20 Desember 2019 lalu. Oleh karena itu, Kun mengatakan bahwa terjadi kesesuaian antara kualitas tatakelola dengan apresiasi penghargaan yang diberikan tersebut. (*)

Penulis: I Wayan Sui Suadnyana
Editor: Kander Turnip
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved