Pertamini Dinilai Melanggar Undang-Undang Migas, DPRD Denpasar: Itu Tidak Ada Izinnya

Dewan menyoroti keberadaan usaha pertamini yang ada di Kota Denpasar, yang diperkirakan mencapai ribuan dan tidak berizin

Pertamini Dinilai Melanggar Undang-Undang Migas, DPRD Denpasar: Itu Tidak Ada Izinnya
Tribun Bali/Wema Satyadinata
Rapat - Suasana rapat DPRD Kota Denpasar membahas mengenai upaya penertiban atas menjamurnya keberadaan pertamini di Kota Denpasar, bersama instansi terkait di Ruang Rapat Kantor DPRD Denpasar, Bali, Rabu (8/1/2020). Pertamini Dinilai Melanggar Undang-Undang Migas, DPRD Denpasar: Itu Tidak Ada Izinnya 

Pertamini Dinilai Melanggar Undang-Undang Migas, DPRD Denpasar: Itu Tidak Ada Izinnya

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Jajaran Komisi I dan Komisi III DPRD Kota Denpasar bersama dengan Bagian Hukum Setda Kota Denpasar, Satpol PP, Disperindag, Hiswana Migas, serta Pertamina, melaksanakan rapat kerja dengan agenda membahas masalah keberadaan pertamini yang semakin menjamur di Kota Denpasar.

Pada kesempatan itu, anggota Komisi I Denpasar Made Sukarmana menyoroti keberadaan usaha pertamini yang ada di Kota Denpasar, yang mana diperkirakan jumlahnya mencapai ribuan, namun tidak memiliki izin dari pihak-pihak terkait.

Di beberapa ruas jalan di Denpasar pun sudah menjamur usaha pertamini ini.

Menurut Sukarmana, usaha pertamini sudah melanggar aturan karena dalam Undang-Undang (UU) nomor 22 tahun  2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Migas) tidak mengatur izin pertamini untuk menyalurkan BBM. 

Selanjutnya pada Pasal 2, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi menyebutkan kegiatan usaha hilir dilaksanakan oleh badan usaha yang telah memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh Menteri dan diselenggarakan melalui mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat dan transparan.

“Yang jelas pertamini itu tidak ada izinnya. Kami minta kepada dinas terkait untuk melakukan koordinasi, pengawasan dan bila perlu turun mengecek seluruh pertamini yang ada di Kota Denpasar,” kata Sukarmana di Ruang Rapat Kantor DPRD Denpasar, Bali, Rabu (8/1/2020).

Selain itu, dari segi keamanan, pertamini belum memenuhi standar.

Polisi Bawa Rekaman CCTV dan Bongkar CPU Komputer dari Rumah Mendiang Lina Mantan Istri Sule

Polairud Polda Bali Beri Bantuan 50 Ribu Bibit Ikan Nila Kepada Kelompok Nelayan Keramba

Menghindari adanya persoalan di kemudian hari, dewan berharap instansi terkait melakukan penertiban keberadaan usaha jual beli BBM ini.

Lanjut dia, menjamurnya usaha pertamini yang  tersebar di Kota Denpasar tidak memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) karena mereka tidak membayar pajak.

Halaman
123
Penulis: Wema Satya Dinata
Editor: Irma Budiarti
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved