Rp 5,1 Miliar Anggaran Hibah Klungkung Jadi SILPA, 60 Kelompok Masyarakat Tidak Cairkan Hibahnya

Terdapat sekitar 60 kelompok masyarakat di Klungkung yang tidak mencairkan dana hibahnya di tahun 2019

Rp 5,1 Miliar Anggaran Hibah Klungkung Jadi SILPA, 60 Kelompok Masyarakat Tidak Cairkan Hibahnya
Tribun Bali/Eka Mita Suputra
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Klungkung I Dewa Putu Griawan. Rp 5,1 Miliar Anggaran Hibah Klungkung Jadi SILPA, 60 Kelompok Masyarakat Tidak Cairkan Hibahnya 

Rp 5,1 Miliar Anggaran Hibah Klungkung Jadi SILPA, 60 Kelompok Masyarakat Tidak Cairkan Hibahnya

TRIBUN-BALI.COM, KLUNGKUNG - Terdapat sekitar 60 kelompok masyarakat di Klungkung yang tidak mencairkan dana hibahnya di tahun 2019.

Hal ini menyebabkan sekitar Rp 5 miliar anggaran Pemkab Klungkung menjadi SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan).

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Klungkung I Dewa Putu Griawan menjelaskan, ada sekitar 60 kelompok masyarakat yang tidak mencairkan hibah di tahun 2019 dengan berbagai alasan.

Gubernur Koster Kembali Wacanakan Pangkas Dana Hibah Anggota DPRD Bali

12 Anggota Dewan Baru DPRD Klungkung Tak Dapat Jatah Hibah

Misalnya mereka belum siap dan keterbatasan waktu dalam penyelesaian kegiatannya.

"Nilai hibah yang tidak dicairkan masyarakat itu sekitar Rp 5,1 miliar. Kembali ke kas daerah, dan menjadi SILPA," ungkap Griawan, Kamis (8/1/2020).

Berdasarkan data yang ia sodorkan, tahun 2019 total penerima hibah sebanyak 441 penerima.

Jumlah itu terdiri dari hibah kelompok masyarakat, maupun organisasi, badan, dan lembaga dengan nilai total Rp 49,1 miliar.

89 Persen Usulan Hibah ke Pemkab Klungkung Tidak Teranggarkan

Bupati Klungkung Wacanakan Alihkan Dana Hibah jadi BKK, Apa Perbedaannya?

Sementara hingga Kamis (8/1/2020), baru 104 penerima hibah tahun 2019 yang sudah menyetor laporan pertanggungjawaban, dan sudah dikoreksi.

Batas waktu para penerima hibah ini untuk menyetor laporan pertanggungjawaban hingga Jumat (10/1/2020).

"Jika terlambat menyetor laporan pertanggujgjawaban, biasanya penerima hibah akan mendapat teguran. Tapi jika sampai tiga kali teguran tetap tidak bisa memberikan pertanggungjawaban, dari kami biasanya tidak lagi memberikan hibah ke kelompok masyarakat tersebut," ungkapnya.

(*)

Penulis: Eka Mita Suputra
Editor: Irma Budiarti
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved